KYIV | Priangan.com – Anggota parlemen Ukraina mengimbau donor non-Amerika Serikat, khususnya Uni Eropa, untuk membantu mendanai lembaga media dan LSM lokal setelah Amerika Serikat menghentikan program bantuannya. Keputusan ini berdampak besar pada sektor-sektor yang sebelumnya bergantung pada dana tersebut, menurut laporan RT News.
Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi “America First” yang diterapkan pemerintahan Trump, yang berpotensi mengubah dinamika dukungan internasional terhadap Ukraina.
Minggu lalu, Presiden Donald Trump menghentikan aliran dana dari AS dan memerintahkan peninjauan ulang skema bantuan selama 90 hari. Kebijakan ini mempengaruhi program yang dikelola oleh United States Agency for International Development (USAID), lembaga kekuasaan lunak Washington yang mendistribusikan miliaran dolar setiap tahun untuk proyek-proyek yang mempromosikan kepentingan AS di seluruh dunia, dengan alasan pembangunan kemanusiaan. Lembaga ini menghabiskan lebih dari $60 miliar pada tahun 2023.
Para anggota parlemen urusan kemanusiaan Ukraina telah mendesak para donor Uni Eropa untuk turun tangan dan mengantisipasi dampak penghentian bantuan ini. Mereka memperkirakan bahwa akan dibutuhkan waktu hingga enam bulan agar pendanaan AS dapat kembali beroperasi sepenuhnya.
Penerima hibah Amerika di Ukraina mengaku merasa terpukul. Menurut pernyataan komite parlemen urusan kemanusiaan pada Rabu (29/1),”lebih parah daripada yang terlihat. Mengingat keterbatasan pendanaan publik, hibah tetap menjadi satu-satunya cara agar proyek budaya dan media dapat berfungsi.”
Direktur eksekutif lembaga nirlaba riset media di Kiev, Oksana Romanyuk, memperingatkan bahwa 90% media berita di Ukraina sangat bergantung pada hibah asing. Dengan pembekuan operasi USAID, banyak media kini terpaksa mencari sumbangan darurat untuk tetap beroperasi.
Anggota parlemen Ukraina menggambarkan bantuan asing sebagai “bagian penting dari jalan kita menuju pembangunan dan keberlanjutan demokrasi” . Mereka menekankan bahwa USAID mendanai proyek-proyek untuk anak-anak, dengan ribuan anak di bawah umur bersekolah yang bergantung pada uang pajak Amerika.
Sementara itu, pejabat tinggi di Departemen Luar Negeri telah mendesak Menteri Luar Negeri Marco Rubio untuk memberikan pengecualian bagi program bantuan yang mereka pilih, dengan alasan bahwa program tersebut sangat penting bagi kepentingan Amerika Serikat. Di sisi lain, dilaporkan bahwa setidaknya 60 pejabat senior dari USAID telah diberikan cuti administratif berbayar.
Tanpa bantuan AS, masa depan proyek kemanusiaan di Ukraina terancam. Uni Eropa kini diharapkan mengambil peran untuk mengisi kekosongan ini demi menjaga stabilitas dan pembangunan di negara tersebut. (LSA)