TASIKMALAYA | Priangan.com – Proyek strategis nasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Tasikmalaya mulai menjadi perhatian publik. Polemik seputar tata kelola lahan, status pengelola, hingga mekanisme pelaksanaan memicu berbagai pertanyaan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopukmindag) Kabupaten Tasikmalaya akhirnya memberikan penjelasan resmi agar informasi tidak berkembang simpang siur.
Kepala Bidang Koperasi Diskopukmindag Kabupaten Tasikmalaya, Indra Asmara, menegaskan pemerintah daerah berkomitmen penuh mengawal program KDMP agar berjalan sesuai regulasi. Ia menilai koperasi desa ini bukan sekadar proyek ekonomi biasa, tetapi bagian dari strategi memperkuat kedaulatan pangan sekaligus mendorong ekonomi desa.
“Program ini tidak hanya bicara bisnis koperasi. Ada misi besar memperkuat ekonomi masyarakat desa dan ketahanan pangan. Karena itu pengawalannya harus serius dan sesuai aturan,” ujarnya kepada Priangan.com, Kamis (19/2/2026).
Isu keterlibatan unsur militer dalam pembangunan KDMP juga sempat menimbulkan tanda tanya. Namun Indra memastikan pembagian tugas antarinstansi sudah jelas. Pemerintah daerah melalui dinas terkait berfokus pada penguatan kelembagaan koperasi, pendampingan manajemen, serta memastikan legalitas lahan tidak bermasalah.
“Pendampingan koperasi menjadi tugas kami. Untuk penyediaan lahan juga harus sesuai regulasi. Sementara pembangunan fisik menjadi tanggung jawab TNI melalui Kodim karena proyek ini masuk kategori strategis nasional,” jelasnya.
Agar koordinasi tidak terputus, pemerintah daerah juga membentuk satuan tugas khusus. Satgas ini bertugas memonitor pelaksanaan KDMP hingga tingkat kecamatan, termasuk mengidentifikasi hambatan teknis di lapangan agar bisa segera ditangani.
Menurut Indra, transparansi menjadi kunci agar masyarakat memahami tujuan program ini. Ia berharap polemik yang muncul justru menjadi momentum memperkuat pengawasan publik sehingga pelaksanaan KDMP benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.
“Yang penting program berjalan sesuai aturan dan manfaatnya dirasakan masyarakat. Itu yang terus kami jaga,” katanya.
Dengan pengawalan lintas sektor, pemerintah daerah optimistis KDMP dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa di Tasikmalaya, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (ham)
