TASIKMALAYA | Priangan.com – Banyaknya Penerangan Jalan Umum (PJU) yang padam di Kota Tasikmalaya ternyata bukan semata persoalan teknis di lapangan. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tasikmalaya mengungkap selama ini mereka tidak pernah menerima alokasi anggaran pemeliharaan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ).
Akibatnya, perbaikan lampu jalan yang rusak tidak bisa dilakukan maksimal meski keluhan warga terus berdatangan dari berbagai ruas jalan protokol hingga kawasan permukiman.
Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kota Tasikmalaya, Gumilar, menegaskan tim teknis sebenarnya siap bekerja kapan pun dibutuhkan. Namun keterbatasan anggaran membuat banyak laporan kerusakan belum bisa langsung ditangani.
“Petugas kami siap turun, bahkan sering memperbaiki dengan peralatan seadanya. Tapi kalau onderdil tidak ada dan anggaran operasional minim, perbaikannya tidak bisa menyeluruh,” ujar Gumilar, Jumat (30/1/2026).
Ia menyoroti sumber persoalan utama ada pada tidak mengalirnya dana pemeliharaan dari Pajak Penerangan Jalan ke Dishub sebagai instansi teknis pengelola PJU.
“Sampai sekarang Dishub tidak pernah menerima anggaran pemeliharaan dari kewajiban pajak PJU minimal 10 persen itu. Padahal logikanya, kalau lampu jalannya mau terang, anggaran perawatannya harus ada di dinas teknis,” tegasnya.
Menurut Gumilar, secara aturan sebagian dana dari PPJ seharusnya bisa dipakai untuk memastikan lampu jalan tetap berfungsi, mulai dari penggantian bohlam, kabel, hingga perbaikan jaringan.
“Kalau pemeliharaan rutin jalan, kerusakan tidak akan menumpuk. Sekarang karena anggaran terbatas, kami harus memilih titik-titik prioritas saja,” katanya.
Padahal potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kota Tasikmalaya disebut mencapai kurang lebih Rp5 miliar. Angka tersebut dinilai cukup untuk menopang perawatan PJU secara berkala di seluruh wilayah kota.
“Dengan potensi PPJ miliaran rupiah, seharusnya perawatan PJU tidak jadi persoalan besar. Yang dibutuhkan hanya sinkronisasi dan keberpihakan anggaran ke pelayanan langsung ke warga,” ucap Gumilar.
Tidak optimalnya perbaikan membuat banyak jalan gelap saat malam hari. Warga yang melintas harus ekstra hati-hati karena jarak pandang terbatas.
“Dampaknya bukan cuma tidak nyaman, tapi bisa membahayakan. Risiko kecelakaan dan kriminalitas meningkat ketika penerangan minim,” katanya.
Dishub berharap ada kejelasan mekanisme penyaluran dana PPJ agar bisa langsung mendukung kerja teknis di lapangan.
“Kami tidak ingin saling menyalahkan. Yang kami dorong hanya satu, pajak yang dibayar masyarakat harus kembali dalam bentuk lampu jalan yang menyala dan aman,” pungkasnya. (ham)
