TASIKMALAYA | Priangan.com – Keputusan Dadih, Direktur PDAM Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya, yang memilih mundur sebelum masa jabatannya berakhir, menimbulkan tanda tanya besar di kalangan publik.
Tidak adanya penjelasan resmi dari pihak PDAM maupun Pemerintah Kabupaten membuat spekulasi semakin berkembang, bahkan muncul dugaan ada tarik-menarik kepentingan politik di baliknya.
Akademisi Universitas Cipasung, Rico Ibrahim, menilai mundurnya Dadih Abdul Hadi tidak bisa dibiarkan tanpa alasan yang jelas. Menurutnya, masyarakat berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam tubuh PDAM Tirta Sukapura.
“Ada apa mundurnya Dadih sebelum masa jabatan berakhir? Apakah ini bagian dari bersih-bersih pejabat dengan menunjuk orang yang disukai bupati saat ini, atau karena kinerja PDAM Tirta Sukapura di bawah Dadih kurang baik? Hal ini harus dijelaskan,” kata Rico, Senin (1/9/2025).
Rico menekankan, transparansi dari Pemkab Tasikmalaya dan PDAM Tirta Sukapura sangat penting untuk menghilangkan kesan politis, sekaligus agar publik tidak menilai Dadih lari dari tanggung jawab karena kondisi PDAM sedang tidak baik.
“Bupati Cecep dan Wakil Bupati Asep harus memberikan klarifikasi. Semua harus transparan dan akuntabilitas dijaga. Jangan sampai publik menilai ini hanya soal politik, karena kita tahu Dadih dulu diangkat pada periode Ade Sugianto sebagai bupati,” tegasnya.
Ia juga menilai, pihak Dadih sebaiknya memberikan keterangan terbuka terkait alasan pengunduran dirinya. Kejujuran dalam menyampaikan kondisi kinerja maupun manajemen internal PDAM sangat penting demi menjaga kepercayaan masyarakat.
“Kita ingin mendengar langsung dari Pak Dadih, kenapa memutuskan mundur. Kalau memang ada masalah kinerja, sampaikan. Kalau ada kondisi tertentu dalam manajemen PDAM, itu juga harus terbuka. Jangan sampai masyarakat hanya mendengar rumor,” ucap Rico.
Menurut Rico, PDAM Tirta Sukapura adalah perusahaan daerah yang mengelola layanan dasar air bersih untuk masyarakat, sehingga setiap dinamika di dalamnya harus dijalankan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Jangan sampai ada hal yang ditutupi, karena ini menyangkut pelayanan air bersih. Akuntabilitas itu mutlak,” tambahnya.
Ia mengingatkan, kepercayaan publik terhadap Pemkab Tasikmalaya sedang diuji. Selain kasus mundurnya direktur PDAM, masyarakat masih menyoroti kasus dugaan suap pengadaan hewan kurban yang menyeret nama Bupati Cecep Nurul Yakin.
“Jangan sampai mundurnya Dadih justru menambah daftar omongan negatif di masyarakat. Kalau tidak ada alasan jelas, orang akan mengaitkan ini dengan isu-isu lain yang sedang menimpa pemerintah daerah,” kata Rico.
Rico menutup pernyataannya dengan harapan agar Pemkab segera memberi keterangan resmi.
“Masyarakat menunggu penjelasan yang jujur dan transparan. Jangan biarkan publik terus bertanya-tanya,” pungkasnya. (yna)
