GARUT | Priangan.com – Rencana Pemerintah Kabupaten Garut untuk membatasi atau menghentikan izin baru mini market memunculkan beragam pandangan. Ketua DPRD Kabupaten Garut, Aris Munandar, menilai kebijakan moratorium itu jangan terburu-buru diterapkan karena kehadiran mini market tidak sepenuhnya merugikan.
Menurut Aris, keberadaan toko modern memang sering dituding menekan usaha kecil, namun di sisi lain mini market juga punya manfaat bagi warga. Selain menyediakan kebutuhan sehari-hari dengan mudah, keberadaannya bisa membuka ruang bagi pelaku UMKM untuk ikut berjualan di sekitar lokasi.
“Tidak bisa dilihat hitam putih. Ada sisi positif dan negatifnya. Mini market bisa jadi tambahan pendapatan daerah, juga memberi peluang usaha bagi masyarakat. Jadi sebelum memutuskan moratorium, Pemkab perlu melakukan kajian lebih dalam,” ujar Aris di Garut, Jumat.
Ia mengingatkan, kewenangan soal izin operasional mini market tidak sepenuhnya berada di tangan Pemkab. Karena itu, kebijakan moratorium harus dibicarakan dulu dengan pemerintah pusat agar tidak menimbulkan masalah hukum maupun kerugian bagi pelaku usaha yang sudah berjalan.
“Kalau mau memberlakukan moratorium, tentu harus ada konsultasi dulu ke pusat. Tidak bisa serta-merta menutup atau menghentikan izin yang sudah ada,” tegasnya.
Aris juga mencontohkan, di beberapa lokasi, mini market justru memberi dampak ekonomi tambahan. Misalnya halaman parkir yang dimanfaatkan pedagang kecil untuk menjajakan produk lokal. Hal itu, kata dia, membuktikan bahwa keberadaan mini market bisa bersinergi dengan usaha masyarakat sekitar.
Ia menambahkan, kebutuhan akan mini market tidak hanya muncul di wilayah perkotaan. Di kawasan pelosok selatan Garut, misalnya, masyarakat kerap menantikan kehadiran toko modern untuk memperoleh produk yang sulit didapatkan di warung tradisional.
“Di daerah seperti Cikelet, keberadaan mini market malah sangat membantu. Barang yang tidak ada di warung kecil bisa didapat di sana, bahkan hal sederhana seperti es krim untuk anak-anak,” tutur Aris.
Dengan berbagai pertimbangan tersebut, DPRD berharap Pemkab Garut mengambil keputusan yang matang. Menurut Aris, kebijakan apapun yang diambil harus mengutamakan keseimbangan antara melindungi UMKM lokal dan menjawab kebutuhan masyarakat luas. (Az)
