TASIKMALAYA | Priangan.com – Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan 2025 di Kabupaten Tasikmalaya kembali tersendat di tengah jalan. Persoalannya bukan soal teknis penyusunan anggaran, melainkan tarik-menarik kepentingan antara eksekutif dan legislatif, terutama menyangkut nasib anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD.
Tiga pekan setelah draf KUA-PPAS diserahkan ke DPRD, belum ada pembahasan serius. Pasalnya, sejumlah fraksi dikabarkan menolak rencana Bupati Tasikmalaya yang ingin menggeser sebagian dana pokir untuk memperkuat belanja infrastruktur dasar seperti jalan dan ruang kelas baru.
Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Budi Ahdiat, tak menampik adanya tensi dalam pembahasan anggaran. Ia menyebutkan, pokir adalah hasil aspirasi masyarakat yang dikawal oleh anggota dewan dan bukan sekadar keinginan pribadi.
“Pokir itu bukan karangan bebas anggota DPRD, itu hasil serapan kebutuhan masyarakat. Kalau digeser tanpa pembahasan matang, tentu akan ada reaksi,” tegas Budi, Kamis (31/7/2025).
Meski begitu, Budi menegaskan DPRD tidak menutup pintu kompromi. Ia menyebut pembahasan lanjutan akan digelar Sabtu mendatang, dengan target pengesahan perubahan APBD paling lambat pertengahan Agustus.
“Kalau tidak selesai di minggu kedua Agustus, akan berimbas ke program yang lain. Tapi DPRD tetap berkomitmen menyelesaikan sesuai tenggat,” ujarnya.
Di sisi lain, Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin mencoba meredam isu panas ini. Ia menolak menyebutnya sebagai tarik-ulur. Menurutnya, perbedaan pandangan adalah hal wajar dalam proses penyelarasan dua kepentingan: kepentingan rakyat dan program prioritas pemerintah.
“Enggak ada tarik-ulur. Namanya juga kesepakatan antara dua lembaga, pasti ada proses menyamakan ritme,” kata Cecep diplomatis.
Cecep mengaku pihaknya kini fokus menuntaskan tiga dokumen penting: RKPD Perubahan 2025, RKPD 2026, dan RPJMD. Ketiganya menjadi fondasi utama arah pembangunan di sisa masa jabatannya. Namun ia juga tak menutupi kekecewaan terhadap penolakan pengalihan anggaran pokir, yang menurutnya bisa dipakai untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar.
“Kalau bicara kebutuhan nyata masyarakat, ya soal jalan, ruang kelas, fasilitas pelayanan. Itu yang paling mendesak. Sayangnya, ketika anggaran ke situ mau dikuatkan, justru muncul resistensi,” ujarnya. (yna)
