Defisit Anggaran Rp 94 Miliar, DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tolak Jalan Pintas Berutang

TASIKMALAYA | Priangan.com — Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tengah dihadapkan pada persoalan serius dalam pengelolaan keuangannya. Perhitungan sementara menunjukkan terjadi defisit anggaran hingga Rp 94 miliar pada tahun 2025. Masalah ini menjadi sorotan tajam DPRD setempat yang mempertanyakan manajemen fiskal pemerintah daerah sejak awal perencanaan.

Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Budi Ahdiat, mengungkapkan bahwa pihaknya belum menerima laporan lengkap soal posisi defisit tersebut. Namun ia membenarkan bahwa Bupati Tasikmalaya telah memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta sejumlah kepala dinas untuk membahasnya lebih lanjut.

“DPRD belum membahas teknis defisit ini. Tapi kami sudah mendapat informasi, dan kami mendorong bupati untuk segera menghitung kembali struktur anggarannya secara menyeluruh. Jangan sampai defisit ini dibiarkan tanpa penyelesaian yang tepat,” ujar Budi kepada wartawan, Kamis (24/7/2025).

Menurut Budi, persoalan ini bukan semata-mata soal kurangnya pemasukan, melainkan juga soal ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan anggaran. Ia menyebut ada indikasi kegagalan manajemen dalam menyusun proyeksi dan kontrol terhadap belanja daerah.

“Dari awal seharusnya sudah dihitung dengan presisi. Target pendapatan dan pola belanja harus dijaga. Kalau sampai defisit besar begini, artinya ada kesalahan sejak tahap perencanaan,” katanya.

Dalam menghadapi krisis anggaran tersebut, pemerintah daerah mulai menggulirkan opsi pemotongan anggaran atau cut off terhadap sejumlah kegiatan yang dianggap tidak prioritas. Namun, wacana lain seperti menempuh pinjaman daerah ditolak oleh DPRD.

“Kami tidak menyarankan pemerintah berutang. Itu bukan solusi jangka panjang. Justru bisa membebani anggaran tahun berikutnya. Lebih baik evaluasi dan optimalkan anggaran yang tersedia. Kalau perlu lakukan cut off program yang tidak menyentuh langsung masyarakat,” tegas Budi.

Ia memastikan, DPRD akan menindaklanjuti persoalan ini dalam rapat resmi Badan Anggaran bersama TAPD. Menurutnya, transparansi dan akurasi data sangat diperlukan agar keputusan anggaran bisa diambil dengan pertimbangan yang matang dan realistis. (yna)

Lain nya

Latest Posts

Most Commented

Featured Videos