TASIKMALAYA | Priangan.com – Keresahan masyarakat Kota Tasikmalaya akibat maraknya penarikan paksa kendaraan bermotor oleh oknum debt collector akhirnya bergulir ke meja DPRD. Serikat Pemuda Kota Tasikmalaya (SPKT) memimpin jalannya audiensi bersama pihak leasing, OJK, asosiasi debt collector, serta sejumlah anggota dewan di Aula Banggar DPRD, Jumat (3/10/2025).
Dalam forum yang berlangsung tegang itu, SPKT menuding praktik penarikan kendaraan di jalan bukan hanya melanggar aturan, tapi juga merampas hak debitor. Bahkan, mereka menduga ada pola kerja terstruktur di balik aksi sejumlah oknum.
“Kalau tidak ada yang menyuruh, tidak mungkin ada penarikan di jalan. Ini bukan sekadar ulah perorangan, kami melihat ada sistem yang membiarkan,” kata salah satu perwakilan SPKT dengan nada keras.
Mereka juga menyoroti lemahnya pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut SPKT, peran OJK semestinya bukan hanya memberi teguran, melainkan benar-benar melindungi masyarakat dari praktik intimidatif.
Menanggapi hal itu, perwakilan OJK menegaskan pengawasan tetap berjalan sesuai aturan. “Kami sudah memberikan sanksi kepada pihak finance yang melanggar. Namun masyarakat juga harus memahami regulasi fidusia agar tidak mudah menjadi korban,” ujarnya.
Sementara itu, asosiasi debt collector mencoba meluruskan pandangan. Mereka menyebut persoalan muncul karena tidak seimbangnya hak dan kewajiban. “Debt collector pun manusia, mereka tahu aturan. Kesalahan biasanya terjadi ketika debitor mengalihkan atau menjual kendaraan tanpa sepengetahuan pemberi kredit,” ucap perwakilan asosiasi.
Ia menambahkan, praktik memberhentikan kendaraan di jalan kini sudah dilarang, dan jika masih ada yang melakukannya, hal itu murni ulah oknum.
Suasana audiensi sempat memanas ketika SPKT menilai DPRD hanya menjadi penonton. Kritik itu membuat forum berjalan alot hingga akhirnya Ir. Tjahja Wandawa, salah satu anggota Komisi II, turun tangan menengahi.
Ketua Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya, H. Rahmat Sutarman, menegaskan pihaknya tidak tinggal diam. “Kami meminta OJK lebih masif melakukan sosialisasi tentang aturan fidusia. Masyarakat berhak tahu, sehingga tidak mudah ditekan oleh oknum. Kami juga mendorong pengawasan ketat sesuai SOP,” tegasnya.
Rahmat menambahkan, ke depan akan digelar deklarasi bersama antara pihak finance, OJK, debt collector, DPRD, dan Polres Tasikmalaya. “Tujuannya jelas: menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan memastikan tidak ada lagi penarikan paksa di jalan,” pungkasnya. (yna)
