TASIKMALAYA | Priangan.com – Polemik pengelolaan aset daerah di Tasikmalaya masih berlanjut setelah muncul sorotan terkait tanah bernilai miliaran rupiah serta sejumlah kendaraan dinas yang disebut belum jelas keberadaannya. Menanggapi hal tersebut, BPKPD Kabupaten Tasikmalaya memastikan proses penelusuran aset terus dilakukan sekaligus mempercepat pembenahan administrasi agar data aset daerah lebih akurat dan transparan.

Kepala Bidang Aset BPKPD Kabupaten Tasikmalaya, Sutaryo, menegaskan bahwa pihaknya terbuka terhadap sorotan publik dan menjadikannya sebagai dorongan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan aset.

“Kami memahami perhatian masyarakat soal aset daerah. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk memastikan data aset semakin tertib, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Sutaryo kepada Priangan.com, Kamis (12/2/2026).

Ia menjelaskan bahwa pengelolaan aset daerah melibatkan banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan riwayat pencatatan yang panjang, sehingga proses verifikasi membutuhkan waktu. Menurutnya, sebagian aset yang disorot masih dalam tahap klarifikasi administratif dan belum tentu benar-benar hilang.

“Tidak semua yang disorot berarti asetnya hilang. Ada yang masih proses penelusuran, ada penyesuaian data, bahkan ada yang sudah melalui prosedur penghapusan sesuai aturan,” jelasnya.

BPKPD juga mengintensifkan inventarisasi ulang serta rekonsiliasi data lintas OPD. Selain itu, sistem digitalisasi pencatatan aset terus dioptimalkan guna memudahkan pelacakan sekaligus meningkatkan transparansi informasi.

“Digitalisasi menjadi langkah penting agar pencatatan aset lebih rapi, mudah diawasi, dan meminimalkan potensi kesalahan administrasi,” tambah Sutaryo.

BPKPD berharap komunikasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan kalangan akademisi tetap berjalan konstruktif. Pemerintah daerah menegaskan komitmen untuk terus membenahi tata kelola aset agar lebih profesional, transparan, serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. (ags)