TASIKMALAYA | Priangan.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah digulirkan di Kabupaten Tasikmalaya kembali menjadi sorotan. Kali ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah titik layanan, termasuk dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Singaparna. Hasil pengawasan tersebut mengungkap adanya dana senilai Rp1 miliar yang belum dicairkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengawasan menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG, terlebih setelah adanya insiden keracunan makanan yang dialami siswa di Kecamatan Rajapolah beberapa waktu lalu.
“Kasus di Rajapolah menjadi perhatian khusus kami. Sampai saat ini, hasil uji laboratorium terkait dugaan keracunan belum dipublikasikan secara terbuka,” ungkap Jasra saat ditemui usai sidak beberapa waktu lalu.
Dalam kegiatan tersebut, KPAI bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) meninjau langsung ke SDN Cikunir, SMAN 2 Singaparna, dan dapur SPPG setempat. Di dapur inilah terungkap bahwa pihak pengelola belum menerima pencairan dana operasional dari BGN, meskipun telah memiliki kontrak kerja sama.
“Informasi yang kami peroleh dari lapangan menyebutkan bahwa dapur SPPG Singaparna belum menerima pembayaran yang seharusnya sudah mencapai angka Rp1 miliar. Padahal mereka sudah melakukan pengadaan dan distribusi makanan setiap hari,” jelas Jasra.
Ia menyayangkan ketidaksesuaian antara pernyataan Kepala BGN saat rapat koordinasi sebelumnya dengan kondisi di lapangan. “Pekan lalu, saat rapat bersama Kepala BGN, disebutkan bahwa pembiayaan program MBG tidak ada kendala karena dibiayai penuh dari APBN. Tapi faktanya, dapur di Singaparna belum menerima dana sepeser pun,” lanjutnya.
Keterlambatan ini, menurut Jasra, berpotensi berdampak pada kelangsungan layanan MBG, terutama jika pengelola dapur mulai kesulitan secara operasional akibat minimnya dana.
“Kalau mitra masyarakat ini harus menanggung beban keuangan lebih lama, tentu kita khawatir kualitas layanan ikut terdampak. Apalagi di Singaparna saja, jumlah penerima manfaat sudah mencapai lebih dari 3.000 anak dari berbagai jenjang pendidikan,” tuturnya.
KPAI mendorong agar pihak terkait, khususnya Badan Gizi Nasional, segera memberikan klarifikasi dan menyelesaikan persoalan administrasi yang menghambat kelancaran program. Keberlanjutan MBG, kata Jasra, tidak hanya soal gizi anak, tapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program pemerintah. (yna)
