TASIKMALAYA | Priangan.com — Penguatan ekonomi berbasis desa kembali menjadi sorotan dalam forum silaturahmi antara unsur TNI, ulama, pimpinan pondok pesantren, serta tokoh masyarakat di Tasikmalaya. Dalam kesempatan tersebut, Komandan Kodim 0612/Tasikmalaya, Letkol Czi M. Imvan Ibrahim, memaparkan arah kebijakan ekonomi nasional yang menurutnya semakin fokus pada pemberdayaan masyarakat desa.
Menurut Dandim, sejumlah program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto diarahkan untuk memperkuat ketahanan sosial sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) disebut sebagai langkah konkret untuk memperkuat ekonomi dari level paling bawah.
“Program koperasi desa ini bukan sekadar unit usaha. Ini dirancang menjadi ekosistem ekonomi masyarakat, mulai dari distribusi kebutuhan pokok, pemasaran hasil pertanian, hingga membuka peluang kerja baru bagi warga desa,” ujar Letkol Imvan dalam keterangannya.
Ia menilai konsep tersebut sejalan dengan semangat ekonomi kerakyatan yang sejak lama menjadi perhatian bangsa, khususnya gagasan Mohammad Hatta tentang pentingnya koperasi sebagai pilar kemandirian ekonomi. Menurutnya, penguatan koperasi desa saat ini merupakan momentum menghidupkan kembali semangat ekonomi gotong royong yang pernah menjadi kekuatan Indonesia.
Dandim juga mengaitkan strategi ekonomi desa dengan filosofi perdagangan tokoh Islam, Abdurrahman bin Auf. Ia menyebut keberhasilan tokoh tersebut membangun kekuatan ekonomi melalui pasar rakyat dapat menjadi inspirasi pengembangan koperasi desa saat ini.
“Intinya membangun pasar rakyat. Kalau desa punya kekuatan ekonomi sendiri, distribusi lancar, hasil produksi terserap, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat secara bertahap,” katanya.
Dukungan terhadap program penguatan ekonomi desa juga datang dari kalangan dunia usaha. Presiden Gandara Grup, H. Cahya Gandara, menyatakan pihaknya siap mendukung langkah-langkah pemberdayaan ekonomi masyarakat selama dijalankan secara transparan dan profesional.
“Kami melihat program koperasi desa ini punya potensi besar. Yang penting pengelolaannya jujur, akuntabel, dan benar-benar berpihak pada masyarakat. Kalau itu terjaga, dampaknya bisa sangat luas,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, ulama, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan program ekonomi kerakyatan berjalan efektif. Sinergi lintas sektor dinilai dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas sosial.
Secara nasional, pengembangan koperasi desa ditargetkan menjangkau puluhan ribu titik di berbagai wilayah Indonesia. Kehadirannya diharapkan mampu memperkuat distribusi kebutuhan pokok, meningkatkan pemasaran produk lokal, serta membuka peluang usaha baru di pedesaan.
Sejumlah tokoh masyarakat dan ulama yang hadir dalam forum tersebut menyambut positif langkah penguatan ekonomi desa. Mereka berharap program koperasi desa tidak hanya menjadi agenda pembangunan ekonomi, tetapi juga sarana memperkuat kebersamaan, kemandirian, serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (yna)
