TASIKMALAYA | Priangan.com — Danantara, lembaga investasi negara yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto, kini menjadi sorotan publik. Lembaga yang dipimpin Roeslan Roeslani itu memiliki mandat strategis untuk mengelola uang negara sekaligus mengontrol Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, rencana penggunaan dana jumbo hingga Rp2.100 triliun memunculkan beragam catatan kritis dari kalangan ekonom dan akademisi.
Danantara diketahui akan menggelontorkan dana besar tersebut untuk investasi di sektor energi baru dan terbarukan, geotermal, serta data center. Skema ini dinilai ambisius, namun menuntut kejelasan dan transparansi agar tidak menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat.
Ekonom Awalil Rizky dalam sebuah kanal YouTube menyampaikan bahwa Danantara perlu berpikir lebih detail dan terbuka dalam menjelaskan penggunaan dana yang bersumber dari APBN. Menurutnya, publik berhak mengetahui arah dan proyeksi keuntungan investasi negara.
“Danantara harus menjelaskan secara lebih kompleks, misalnya kapan negara akan mulai untung dari investasi energi terbarukan, geotermal, maupun data center. Jangan hanya bicara visi besar, tapi juga hitungan realistis,” ujar Awalil Rizky.
Ia juga menekankan bahwa aliran dana APBN ke Danantara berpotensi berdampak pada program kementerian lainnya. Jika setiap tahun sekitar Rp100 triliun dialokasikan ke Danantara, maka ada risiko pemangkasan anggaran untuk sektor lain, seperti bantuan sosial dan program pelayanan publik.
“Artinya, Danantara harus memikirkan dampak jangka pendek dan jangka panjang sekaligus. Jangan sampai investasi besar justru mengganggu program yang langsung menyentuh masyarakat,” tambahnya.
Pandangan kritis juga datang dari kalangan akademisi Tasikmalaya. Isna Nurfatwa, akademisi dari Cipasung, menilai bahwa karena Danantara menggunakan uang pajak rakyat, maka pengelolaan dananya harus terbuka dan bisa diaudit.
“Uang yang digunakan adalah uang pajak masyarakat. Maka harus bisa diaudit secara jelas. Jangan sampai rakyat hanya menerima wacana dan informasi, tapi tidak pernah merasakan dampak nyata dari keberadaan Danantara,” tegas Isna.
Ia mengingatkan agar Danantara tidak dipersepsikan publik sebagai lembaga yang hanya penuh janji tanpa hasil konkret. Transparansi dan akuntabilitas dinilai menjadi kunci utama agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
Ke depan, tantangan terbesar Danantara adalah bagaimana investasi raksasa tersebut benar-benar berdampak langsung bagi rakyat. Tidak hanya meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara merata.
Tanpa transparansi dan kejelasan arah kebijakan, Danantara berisiko menjadi proyek besar yang menuai skeptisisme publik, alih-alih menjadi motor penggerak ekonomi nasional. (Rco)
