TASIKMALAYA | Priangan.com – Bau busuk dugaan penyelewengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Tasikmalaya semakin menyeruak. Uang yang seharusnya menopang pendidikan anak-anak justru disebut jadi “bancakan” oknum tertentu. Orang tua siswa, pihak sekolahg hingga guru honorer sama-sama bersuara lantang mempertanyakan transparansi dana miliaran rupiah tersebut.
Di Kecamatan Cipatujah, sejumlah wali murid mengaku tidak pernah tahu ke mana aliran dana BOS. Meski kucuran dana dari pemerintah terus masuk, sekolah tetap kerap meminta pungutan.
“Kami pertanyakan dana BOS selama ini dipakai untuk apa. Laporan penggunaannya pun tidak pernah disampaikan kepada orang tua,” tegas Elis, salah seorang wali murid, Jumat (22/8/2025).
Yang lebih mengejutkan, pengakuan datang dari kalangan sekolah sendiri. Seorang Guru SD di Cipatujah mengatakan dana BOS yang masuk ke rekening sekolah kerap jauh dari jumlah seharusnya.
“Sekolah kami mestinya terima Rp45 juta, tapi yang sampai hanya sekitar Rp7 juta. Sisanya hilang dengan alasan potongan kantor. Tidak jelas untuk apa,” ungkapnya.
Bahkan, ia pernah mendapati sekolah hanya menerima satu dus buku kecil, tetapi dicatat seolah-olah ada pemotongan hingga Rp19 juta. Informasi yang beredar menyebut pemotongan dilakukan oknum yang mengatasnamakan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S). Pada tahun 2024 saja, total dugaan potongan di Cipatujah disebut mencapai Rp1 miliar.
Suara protes juga datang dari para guru honorer. Mereka mengaku gaji yang seharusnya bersumber dari dana BOS tidak pernah utuh diterima.
“Di LPJ tertulis saya terima Rp1 juta, bahkan ditandatangani atas nama saya. Padahal uang yang benar-benar saya pegang cuma Rp500 ribu. Saya bahkan tidak pernah tanda tangan kwitansi itu,” beber seorang guru honorer berinisial AS.
Fenomena serupa juga ditemukan di Kecamatan Bantarkalong. Guru honorer di sana menyebut pemotongan gaji sudah jadi rahasia umum. Alibinya untuk membayar guru yang belum masuk Dapodik, tapi faktanya hampir semua guru mengalami pemotongan.
“Jumlah guru yang tidak terdata sedikit. Tapi potongan dilakukan ke semua sekolah,” katanya.
Kondisi ini membuat publik semakin geram. Dana BOS yang mestinya dipakai untuk kepentingan siswa, justru diduga dijadikan ladang korupsi berjamaah.
“Ini bukan lagi salah kelola, tapi sudah masuk ranah korupsi. Aparat penegak hukum harus turun tangan. Jangan biarkan anak-anak kita jadi korban karena dana pendidikan dirampok,” tegas seorang guru honorer berinisial RN. (Eri)
