BEIJING | Priangan.com – Pemerintah China memperingatkan Jepang agar tidak membuka kembali wacana kepemilikan senjata nuklir, menyusul laporan media mengenai pernyataan penasihat senior Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, yang mengusulkan peninjauan ulang kebijakan non-nuklir Tokyo. Beijing menilai gagasan tersebut berpotensi mengguncang stabilitas kawasan dan membawa dampak serius bagi perdamaian regional.
Dalam laporan media Jepang yang terbit akhir pekan lalu, seorang penasihat senior pemerintah disebut menyatakan bahwa ketergantungan Jepang pada payung nuklir Amerika Serikat dinilai semakin tidak dapat diandalkan.
Atas dasar itu, Jepang disarankan mengevaluasi kembali kebijakan non-nuklir yang dianut sejak Perang Dunia II serta mempertimbangkan kemampuan pencegahan secara mandiri.
Menanggapi laporan tersebut, Kementerian Luar Negeri China menyampaikan kecaman keras dan menilai wacana itu mencerminkan dorongan kelompok sayap kanan di Jepang yang mendorong arah remiliterisasi.
Dalam pernyataan resminya, kementerian menyebut sebagian kekuatan politik di Jepang dinilai gagal merefleksikan sejarah agresi masa lalu dan menunjukkan ketidakpuasan terhadap tatanan internasional pascaperang.
China mendesak Tokyo untuk tetap mematuhi tatanan internasional pasca-Perang Dunia II dan menghentikan langkah yang dinilai keliru. Beijing memperingatkan bahwa jika kelompok sayap kanan di Jepang dibiarkan mengembangkan kemampuan ofensif yang kuat, termasuk senjata nuklir, hal tersebut berpotensi kembali membawa bencana bagi kawasan dan dunia.
Reaksi juga datang dari sejumlah negara lain. Korea Utara menyatakan bahwa membiarkan Jepang memiliki senjata nuklir akan memicu bencana besar, sementara Rusia memperingatkan perubahan sikap non-nuklir Tokyo dapat berdampak serius terhadap stabilitas keamanan Asia Timur Laut dan memicu respons balasan.
Di dalam negeri Jepang, wacana tersebut memicu kritik luas. Jepang merupakan satu-satunya negara yang pernah mengalami serangan nuklir, dan gagasan kepemilikan senjata nuklir kembali mendapat penolakan dari berbagai kalangan, termasuk partai politik lintas spektrum serta kelompok korban bom atom, Nihon Hidankyo.
Tak lama setelah isu tersebut mencuat, Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Minoru Kihara menegaskan kembali tidak ada perubahan dalam kebijakan non-nuklir Jepang. Ia menyatakan pemerintah tetap berpegang pada prinsip yang telah lama dianut dan terus berkomitmen untuk mendorong terciptanya dunia tanpa senjata nuklir. (Zia)
