BEIJING | Priangan.com — Pemerintah China melontarkan kecaman keras terhadap operasi militer Amerika Serikat di Venezuela yang diklaim berujung pada penahanan Presiden Nicolás Maduro. Beijing menilai langkah Washington sebagai praktik hegemoni yang mencederai hukum internasional dan kedaulatan negara lain. Sikap tersebut disampaikan secara resmi pada 4 Januari 2026.
Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri China menyatakan keterkejutannya atas tindakan Amerika Serikat. Beijing menilai penggunaan kekuatan secara terbuka terhadap negara berdaulat, terlebih dengan menyasar kepala negara yang masih menjabat, sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan dalam tatanan internasional.
“Tiongkok sangat terkejut dan dengan tegas mengecam penggunaan kekuatan secara terang-terangan oleh Amerika Serikat terhadap negara berdaulat serta tindakan terhadap presidennya,” demikian bunyi pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri China.
Beijing menegaskan bahwa operasi militer AS di Venezuela menciptakan preseden berbahaya. Menurut China, langkah tersebut secara serius melanggar hukum internasional dan kedaulatan Venezuela, sekaligus mengancam perdamaian serta keamanan di kawasan Amerika Latin dan Karibia.
China mendesak Washington untuk segera mengoreksi kebijakannya dan kembali mematuhi norma-norma internasional. Beijing juga menyerukan agar Amerika Serikat menghormati Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan membebaskan Presiden Venezuela yang disebut terpilih secara sah melalui proses demokratis.
Kecaman ini disampaikan hanya beberapa jam setelah kunjungan delegasi China ke Caracas yang dipimpin Utusan Khusus Presiden Xi Jinping, Qiu Xiaoqi. Kunjungan tersebut bertujuan memperkuat kerja sama bilateral dalam kerangka tatanan dunia multipolar yang berorientasi pada pembangunan dan stabilitas, di tengah meningkatnya tekanan dari negara-negara Barat.
China dan Venezuela telah menjalin hubungan strategis selama beberapa tahun terakhir. Sejak 2023, kedua negara menyepakati kemitraan strategis “all-weather”. Pada 2024, Beijing dan Caracas menandatangani sejumlah perjanjian investasi, meski Venezuela masih berada di bawah sanksi ekonomi Amerika Serikat.
Pasca penahanan Maduro, China juga menyatakan dukungannya terhadap sikap Rusia yang menentang apa yang disebut sebagai penangkapan paksa pemimpin Venezuela. Beijing dan Moskow sama-sama menuntut pembebasan Maduro beserta istrinya, serta menolak legitimasi intervensi militer Amerika Serikat di Venezuela.
Sikap China ini menambah tekanan diplomatik internasional terhadap Washington, di tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa krisis Venezuela dapat memicu ketegangan geopolitik yang lebih luas dan mengganggu stabilitas kawasan Amerika Latin. (Zia)
