JAKARTA | Priangan.com – PDI Perjuangan dengan tegas menolak wacana kepala daerah dipilih melalui DPRD. Penolakan tersebut dituangkan dalam rekomendasi Rakernas PDI Perjuangan di Jakarta yang dibacakan pada 12 Januari 2026.

Partai yang dinakhodai Megawati Soekarnoputri ini menegaskan pentingnya menjaga hak kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpinnya melalui pilkada langsung guna memperkuat legitimasi dan kepastian masa jabatan yang bersifat tetap lima tahun.

Untuk menjawab dalih bahwa pilkada langsung menyedot anggaran besar, PDI Perjuangan mengusulkan agar pilkada digelar melalui pemungutan suara elektronik atau e-voting. Selain itu, mesti lakukan penegakan hukum bagi pelanggar pemilu, cegah pembiayaan rekomendasi calon atau mahar politik, batasi biaya kampanye, serta tingkatkan profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu. Naskah: AI | Editor: Aditama