TASIKMALAYA | Priangan.com – Penutupan tambang emas ilegal di dua titik Tasikmalaya meninggalkan persoalan baru: ratusan penambang kehilangan sumber penghasilan. Menyikapi situasi itu, Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, menyatakan pemerintah tidak boleh sekadar menutup operasi PETI, tetapi juga wajib memberikan jalan keluar yang realistis bagi warga yang terdampak.
Penutupan oleh aparat gabungan berlangsung di Blok Cengal, Kecamatan Karangjaya, dan Blok Cipanawar, Desa Mandalahayu, Kecamatan Salopa. Dua wilayah ini selama bertahun-tahun menjadi lokasi penambangan rakyat, meski tanpa izin resmi.
“Untuk menyelamatkan rakyat, negara harus hadir. Ini bukan hanya soal kesehatan, tetapi juga keselamatan,” ujar Cecep, Jumat (14/11/2025).
Menurut Cecep, masalah PETI tidak bisa dilihat sebatas penegakan hukum. Ia mengaku telah berkomunikasi dengan Kapolres Tasikmalaya Kota dan Kabupaten untuk merumuskan pendekatan yang lebih manusiawi—yakni solusi pengganti mata pencaharian yang benar-benar bisa dijalankan masyarakat.
Sebagai langkah cepat, Cecep menawarkan opsi konversi lahan bekas tambang menjadi kawasan ketahanan pangan. Pemkab akan menggandeng Dinas Pertanian serta Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat guna menyalurkan bibit tanaman yang bisa segera diolah warga.
“Daripada tanah digali, lebih baik ditanami. Hasil panennya bisa masuk ke Program Makan Bergizi Gratis untuk dapur-dapur MBG di Tasikmalaya,” katanya.
Cecep mencontohkan tanaman bernilai ekonomis seperti buncis dan pisang sebagai pilihan yang mudah ditanam dan cepat dipanen. Skemanya sederhana: masyarakat menanam, pemerintah membeli untuk pasokan MBG. Dengan begitu, perputaran ekonomi tetap hidup meski tambang ilegal berhenti.
Di sisi lain, Cecep menilai penutupan PETI memberikan manfaat ekologis yang tidak bisa dipandang remeh, mulai dari berkurangnya pencemaran sampai pemulihan tutupan lahan.
“Dengan sendirinya limbah berkurang. Saya titip, jaga indung, jaga leweng, jaga leuwi. Rakyat harus diarahkan,” tegasnya.
Pemkab Tasikmalaya kini menunggu hasil koordinasi lintas instansi untuk merumuskan skema kerja yang paling memungkinkan. Pemerintah menargetkan agar transisi ekonomi para penambang tidak berlangsung lama dan tidak meninggalkan masalah sosial baru di desa-desa terdampak. (yd)
