TASIKMALAYA | Priangan.com – Maraknya kasus asusila di Kabupaten Tasikmalaya mengundang keprihatinan dari Ketua Komisi IV DPRD, Asep Saepuloh. Politisi Partai Golkar ini menyebut, kondisi tersebut memerlukan penanganan serius dari semua pihak, terutama pemerintah daerah.

“Angka kejadian yang tinggi ini tidak bisa dianggap biasa. Ini masalah serius yang membutuhkan respons kolektif,” ujar Asep saat dihubungi wartawan , Kamis (15/05/2025).

Menurutnya, penanganan persoalan ini tak bisa hanya diserahkan kepada aparat penegak hukum atau lembaga perlindungan anak. Ia menilai seluruh elemen, termasuk pemerintah daerah, harus turun tangan secara aktif.

Asep mendorong pemerintah daerah agar tidak hanya bersikap reaktif, tetapi juga menyusun langkah-langkah preventif yang terstruktur.

“Pemerintah tidak boleh pasif. Mereka punya peran strategis dalam mengedukasi masyarakat sekaligus membangun sistem perlindungan yang efektif,” tegasnya.

Untuk mencegah kasus serupa terulang, Asep menilai pentingnya penyuluhan yang dimulai sejak usia dini.

Ia mengusulkan agar materi tentang perlindungan diri dan kesadaran akan bahaya pelecehan seksual masuk dalam kurikulum pendidikan.

“Pemahaman ini harus dibentuk sejak kecil, bahkan dari jenjang PAUD. Edukasi adalah pondasi utama pencegahan,” tambahnya.

Ia juga menyoroti pentingnya hukuman yang lebih berat bagi pelaku kejahatan seksual agar menimbulkan efek jera.

“Sanksi yang tegas akan mengirimkan pesan kuat bahwa kejahatan semacam ini tidak bisa ditoleransi,” ujarnya.

Sebagai daerah yang dikenal religius, Asep mengajak seluruh warga untuk bersama-sama menjaga kehormatan dan nilai-nilai moral Tasikmalaya.

“Kita harus bergerak bersama agar citra Tasikmalaya sebagai Kota Santri tetap terjaga dari ancaman moral seperti ini,” tutupnya.

Masyarakat pun berharap ada langkah nyata dari pemangku kebijakan untuk menekan jumlah kasus asusila dan memberikan perlindungan maksimal kepada para korban. (yna)