TASIKMALAYA | Priangan.com — Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya bersiap menindak tegas aktivitas pertambangan liar yang marak terjadi di kawasan Gunung Galunggung.
Instruksi dari Gubernur Jawa Barat menjadi pemicu seriusnya upaya penertiban, terutama terhadap tambang pasir ilegal yang dinilai merugikan negara dan merusak lingkungan.
Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, menegaskan komitmennya untuk merespons langsung arahan tersebut dengan langkah konkret.
Dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan pendataan menyeluruh terhadap seluruh titik pertambangan yang beroperasi di wilayahnya.
“Saya bukan anti terhadap kegiatan tambang. Tapi saya tegas menolak tambang ilegal. Karena tambang yang tidak berizin itu bukan hanya merugikan keuangan negara, tapi juga merusak infrastruktur,” ujar Cecep, beberapa waktu lalu.
Ia menekankan pentingnya pemetaan yang akurat terhadap titik-titik tambang, baik legal maupun ilegal. Pendataan ini akan melibatkan berbagai perangkat daerah, dan akan menjadi pokok pembahasan utama dalam rapat pimpinan yang dijadwalkan pada Selasa (10/6/2025) mendatang.
“Saya baru menjabat, jadi datanya belum lengkap. Tapi nanti kami akan panggil dinas teknis untuk memastikan berapa jumlah tambang yang berizin dan mana saja yang tidak,” jelasnya.
Aktivitas tambang ilegal di kawasan Galunggung disebut telah menimbulkan dampak serius, termasuk kerusakan jalan akibat kendaraan yang mengangkut material dengan tonase berlebih.
Situasi ini tidak hanya merugikan daerah secara ekonomi, tetapi juga menghambat mobilitas masyarakat.
“Kalau jalan rusak, otomatis akses distribusi hasil bumi ikut terganggu. Padahal, salah satu fokus pembangunan kita adalah memperbaiki konektivitas agar biaya logistik masyarakat bisa ditekan,” tambahnya.
Lebih jauh, Bupati Cecep menyampaikan bahwa arahan Gubernur bukan semata soal penertiban tambang, tetapi juga bagian dari visi untuk menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi unggulan. Jalan yang baik dan lingkungan yang tertib menjadi fondasi utama.
“Jabar harus istimewa, dan itu dimulai dari daerah. Kita ingin wilayah ini tertata, dan masyarakatnya mendapat manfaat dari sumber daya yang dikelola dengan benar,” tandas Cecep.
Dengan langkah awal berupa pengumpulan data dan koordinasi lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berharap dapat membangun sistem pengawasan tambang yang lebih kuat, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan jangka panjang masyarakat serta lingkungan. (yna)
