TASIKMALAYA | Priangan.com — Dana Bantuan Tak Terduga (BTT) senilai Rp28 miliar milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya nyaris ludes sebelum pertengahan tahun. Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, menyampaikan kekecewaannya dalam rapat pimpinan bersama seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin (16/6/2025), usai menemukan sejumlah ketidaksesuaian dalam penggunaan anggaran tersebut.
Cecep menyoroti beberapa proyek pembangunan yang didanai oleh BTT ternyata tidak sejalan dengan sifat dasar dana tersebut yang seharusnya digunakan untuk keperluan darurat atau insiden yang tak terduga—bukan proyek reguler.
Salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah pembangunan penahan abrasi laut di wilayah selatan Tasikmalaya, tepatnya di Kecamatan Cipatujah dan Cikalong. “Baru saya cek, ternyata proyek urugan laut itu menyedot anggaran hingga miliaran rupiah. Padahal masih banyak keperluan mendesak lainnya,” ujarnya.
Data yang dihimpun menunjukkan, urugan laut di Cipatujah menyerap Rp4,2 miliar, sementara di Cikalong Rp4,6 miliar. Ditambah proyek perbaikan jalan desa di Bojonggambir senilai Rp1,4 miliar, total anggaran terserap hampir Rp10 miliar hanya untuk tiga titik. Bahkan, dana sebesar itu sudah dicairkan sejak Februari 2025 lalu.
Cecep menegaskan, sisa anggaran yang masih tersedia di kas daerah sekitar Rp17,6 miliar, namun seluruhnya telah terikat kontrak dengan pihak ketiga dan tinggal menunggu penagihan. “Artinya, kalau tagihan masuk hari ini, kas kita langsung nol. Tidak ada lagi sisa,” kata dia dengan nada kecewa.
Ironisnya, ketika jalan vital seperti ruas Mangunreja–Sukaraja mengalami kerusakan berat, pemerintah daerah tidak lagi memiliki dana untuk perbaikan. “Ini yang bikin saya marah di lapangan. Jalan putus, rakyat mengeluh, tapi kita tidak bisa apa-apa karena anggaran sudah habis,” ujar Cecep dengan nada kesal.
Sebagai tindak lanjut, Bupati berencana melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat untuk melakukan audit menyeluruh atas penggunaan dana BTT tersebut. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan apakah prosedur dan alokasi anggaran telah sesuai aturan.
“Barusan saya minta agar tim menyiapkan surat resmi ke BPKP. Kita perlu evaluasi menyeluruh, sekaligus investigasi,” tegasnya.
BTT seharusnya menjadi bantalan anggaran ketika terjadi bencana, keadaan darurat, atau kebutuhan mendesak lain yang tidak tercover dalam APBD murni. Namun, kenyataannya, dana tersebut sebagian besar sudah dialokasikan untuk proyek yang bisa direncanakan jauh hari.
Cecep berharap ke depan seluruh OPD memahami fungsi BTT secara utuh dan tidak lagi menjadikannya ‘penyelamat instan’ untuk program pembangunan yang seharusnya melalui proses perencanaan formal.
“Uang rakyat jangan dikelola seperti kas pribadi. Harus jelas prioritas dan sasarannya. Kalau rakyat butuh jalan, ya prioritaskan jalan, bukan yang lain,” pungkasnya. (yna)
