Bupati Syakur Tekankan Pembangunan Garut Harus Dimulai dari Harapan Masyarakat

GARUT | Priangan.com – Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak boleh hanya berpijak pada asumsi birokrasi, melainkan harus benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Penegasan itu disampaikan saat membuka Sidang Kelompok Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Garut Tahun 2026 untuk bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia di Aula Bappeda, Senin (21/4/2025).

“Pemerintah harus hadir untuk merealisasikan apa yang menjadi keinginan masyarakat, bukan sekadar menyusun daftar proyek dari atas meja,” ujar Syakur dalam sambutannya.

Menurutnya, proses Musrenbang menjadi ruang penting untuk menghimpun harapan masyarakat dari berbagai jalur—baik teknokratis, janji politik, hingga aspirasi yang muncul secara langsung dari masyarakat bawah (bottom up). Ia menyebut, tantangan utama dalam penyusunan RKPD adalah bagaimana menyeleksi berbagai usulan tersebut agar tetap selaras dengan kapasitas fiskal daerah tanpa kehilangan esensi kebutuhan publik.

“Musrenbang ini akan merepotkan jika tidak dilakukan dengan cara yang benar. Kita harus bisa memilah dan memilih program berdasarkan urgensi dan data. Jangan sampai program hanya indah di atas kertas tapi tak menyentuh realita masyarakat,” katanya.

Syakur juga meminta seluruh perangkat daerah untuk memastikan setiap usulan program terhubung langsung dengan indikator kinerja utama pemerintah, khususnya yang berkontribusi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan mestinya diukur dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat, bukan sekadar pencapaian proyek.

“Saya minta setiap program itu ada kaitannya dengan key performance indicator kita, dan tentunya bermuara pada peningkatan IPM. Ini supaya arah pembangunan kita jelas dan terukur,” tambahnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya penyusunan data kuantitatif pendukung untuk tiap usulan program agar proses seleksi dan prioritas dapat dilakukan secara objektif.

“Dengan data yang kuat, kita bisa membandingkan program secara rasional dan memilih yang paling berdampak. Di sinilah arah pembangunan menjadi milik masyarakat, bukan sekadar rutinitas birokrasi,” tandasnya.

Sidang Musrenbang ini menjadi bagian dari tahapan strategis dalam penyusunan RKPD Garut 2026 yang bertujuan memperkuat peran masyarakat dalam proses pembangunan. (yna)