GARUT | Priangan.com – Pemerintah Kabupaten Garut kini tengah menggiatkan upaya menyisir anak-anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang tidak terdaftar di sekolah. Langkah ini merupakan bentuk respons cepat atas penurunan angka partisipasi pendidikan di tingkat SMP dibandingkan dengan tingkat Sekolah Dasar (SD).
Dalam apel bersama camat dan kepala desa wilayah selatan Garut yang berlangsung di Kecamatan Caringin, Jumat (9/5/2025), Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menekankan pentingnya keterlibatan langsung pemerintah desa untuk mengidentifikasi anak-anak yang belum melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP.
“Kami minta kepala desa untuk turun langsung, telusuri satu per satu anak usia SMP di wilayahnya. Apakah mereka sekolah atau tidak. Kalau tidak, laporkan. Jangan sampai ada yang luput dari perhatian,” tegas Syakur.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Garut menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI tahun 2024 berada di angka 97,97%. Namun, pada jenjang SMP/MTs, APM menurun drastis menjadi 79,9%. Artinya, sekitar 18% anak usia SMP terindikasi belum mengakses pendidikan formal.
Syakur menyebutkan bahwa rendahnya angka partisipasi ini berdampak langsung pada capaian rata-rata lama sekolah (RLS) Kabupaten Garut, yang saat ini masih berada di angka 7,84 tahun. Oleh karena itu, pencarian anak-anak usia SMP yang tidak sekolah menjadi prioritas untuk mengejar ketertinggalan pendidikan.
“Saya ingin kita benar-benar mendeteksi masalahnya. Kalau ada anak tidak sekolah karena pindah domisili, catat. Kalau karena ekonomi, kita akan bantu,” ujarnya.
Bupati juga memastikan bahwa Pemkab Garut siap memfasilitasi berbagai kebutuhan dasar bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu agar mereka bisa kembali ke bangku sekolah. Bantuan mulai dari seragam, buku, hingga ruang kelas tambahan akan diupayakan melalui kerja sama dengan berbagai pihak.
“Kalau ada yang bilang ‘Pak, saya nggak punya seragam’, kabari kami. Kita akan cari solusi, apakah dari Baznas, bank daerah, atau lembaga lainnya. Intinya satu: tidak boleh ada alasan untuk tidak sekolah,” ucapnya dengan tegas.
Upaya ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia di Garut. Pemerintah desa diharapkan menjadi garda terdepan dalam mendata dan menghubungkan anak-anak dengan akses pendidikan yang layak. (Az)
