TASIKMALAYA | Priangan.com – Pengamat kebijakan publik Rico Ibrahim menyoroti tajam kinerja Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadan dan Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin. Ia menilai keduanya belum menunjukkan capaian nyata dalam menjalankan amanat rakyat.
Kinerja pemerintahan, kata Rico, justru didominasi oleh gimmick politik tanpa arah kebijakan berkelanjutan.
Menurut Rico, publik hari ini semakin kritis melihat bagaimana dua kepala daerah Tasikmalaya gagal menghadirkan perubahan berarti setelah masa jabatan berjalan cukup lama.
“Keduanya lebih sibuk dengan pencitraan. Program yang dijalankan sekadar seremonial, tidak ada kesinambungan yang berdampak pada masyarakat,” ujar Rico, Kamis (13/11/2025).
Ia mencontohkan program Tasik Gemas yang digagas Wali Kota Viman hanya berhenti pada kegiatan lari pagi dan pembagian sikat gigi di beberapa sekolah. Program itu, kata Rico, lebih terlihat sebagai kampanye gaya hidup sehat ketimbang kebijakan kesehatan masyarakat yang berkelanjutan.
Sementara di sisi lain, Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin disebut tengah dihadapkan pada sorotan publik terkait kasus pengadaan sapi yang ramai diperbincangkan. Rico menilai, kondisi itu menunjukkan lemahnya fokus pemerintah daerah dalam mengelola kepercayaan publik.
“Bupati sebaiknya fokus menyelesaikan masalah hukum yang beredar, memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan memastikan janji-janji politiknya tidak berhenti di ucapan,” tegasnya.
Rico menilai, kedua pemimpin harus berani kembali ke substansi persoalan masyarakat — bukan sekadar membuat program yang menarik di media sosial. Ia menegaskan, kepala daerah seharusnya memperkuat regulasi, membangun sistem yang transparan, dan memastikan setiap kebijakan memiliki payung hukum yang jelas, bukan sekadar proyek jangka pendek.
“Kalau perlu, buat peraturan bupati atau peraturan wali kota yang menegaskan arah kebijakan jangka panjang. Jangan hanya berpedoman pada RPJMD, tapi lengkapi dengan instrumen hukum yang bisa menjamin keberlanjutan program,” kata Rico.
Rico juga mengingatkan bahwa posisi wali kota dan bupati adalah amanat rakyat, bukan hadiah politik. Masyarakat, katanya, menanti pemimpin yang benar-benar menghadirkan perubahan — mulai dari perbaikan ekonomi, pembukaan lapangan kerja, pelayanan kesehatan gratis, hingga pendidikan yang layak.
“Rakyat tidak butuh pertunjukan pencitraan. Mereka menunggu bukti nyata: kesejahteraan meningkat, kebudayaan daerah dihargai, dan kebijakan berpihak pada kepentingan publik,” ujarnya.
Ia menutup dengan peringatan keras kepada dua kepala daerah Tasikmalaya itu:
“Bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai mandat masyarakat dicabut karena kegagalan membaca isi hati dan pikiran rakyat. Kalau itu terjadi, kegaduhan politik tinggal menunggu waktu,” terangnya. (yna)
