Bupati Bandung Minta Infrastruktur Tetap Jadi Prioritas dalam RKPD 2026

KAB BANDUNG | Priangan.com – Bupati Bandung, Dadang Supriatna, meminta agar pembangunan infrastruktur harus tetap jadi prioritas dalam penyusunan RKPD 2026. Hal itu disampaikannya dalam acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung tahun 2026, yang digelar di Grand Sun Shine Soreang, pada Senin, 3 Januari 2025.

Dalam kesempatan itu, Dadang menekankan pentingnya sinergi antara program pembangunan daerah dengan kebijakan nasional dan provinsi. Ia menyebut kalau dalam dua tahun ke depan, pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan, harus menjadi fokus utama.

“Kami pemerintah daerah siap bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat, yang tentunya insyaallah dalam RKPD yang akan kita susun nanti ke depan harus sinergi dengan program-program pemerintah pusat Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi,” bebernya.

Dadang juga mengingatkan kebijakan Gubernur Jawa Barat terkait pengalokasian pajak kendaraan bermotor ke kabupaten/kota harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelesaian infrastruktur jalan.

Maka dari itu, ia meminta Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bandung untuk mengakomodasi hal ini dalam penyusunan RKPD 2026. Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak bisa dikompromikan dan harus terus meningkat setiap tahunnya.

“Infrastruktur ini tidak bisa diganggu gugat, bahkan setiap tahunnya harus lebih meningkat,” tegasnya.

Dadang menyebut, selain infrastruktur, penyusunan RKPD 2026 juga mengacu pada isu-isu strategis yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung 2025-2045. Beberapa isu utama yang jadi perhatian adalah penguatan sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, pengembangan ekonomi inklusif, serta inovasi dalam pembangunan berkelanjutan.

Dadang menegaskan, pemerintah daerah bakal berkomitmen untuk mendorong pembangunan berbasis partisipasi masyarakat.

“Melalui forum konsultasi publik ini, kami membuka ruang partisipasi pembangunan seluas-luasnya kepada masyarakat,” tandasnya. (Zam)