TASIKMALAYA | Priangan.com – Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Tasikmalaya, Asep Endang M. Syam, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi internal birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang dinilainya semakin tidak solid. Ia menyebut, kekosongan jabatan di sejumlah posisi strategis telah memicu gesekan antarpejabat dan membuka ruang konflik yang melebar ke ranah politis.
“Birokrasi kita tidak solid. Ketika posisi kosong tak segera diisi, kompetisi antar eselon dua jadi liar. Friksi pun muncul karena sistem merit tidak berjalan sebagaimana mestinya,” tegas Asep dalam keterangannya, Selasa (1/7/2025).
Menurutnya, tanpa kepastian mekanisme pengisian jabatan yang objektif, para pejabat mulai mengambil jalan pintas lewat manuver politik. “Kalau sistem tidak jalan, yang bekerja adalah cara-cara di luar sistem: lobi, tekanan, dan tarik ulur kepentingan,” katanya.
Ia menilai, kondisi ini sangat berbahaya karena berpotensi merusak tatanan birokrasi profesional. “Dampaknya bukan cuma ke wali kota. Yang jadi korban justru masyarakat. Pelayanan publik terganggu, kebijakan mandek,” tegas Asep.
Sebagai contoh, Asep menyinggung soal penanganan masalah sampah yang menurutnya stagnan dan tidak ada solusi tuntas. “Kinerja penanggulangan sampah juga tidak menunjukkan perbaikan. Itu karena birokrasi kita tidak fokus bekerja—masih sibuk berebut kursi,” ujarnya.
Meskipun pekan lalu Pemkot Tasikmalaya mulai menggelar job fit untuk mengisi jabatan eselon dua, Asep tetap mempertanyakan proses dan mekanismenya. Menurutnya, skema job fit membuka celah subjektivitas yang lebar, terutama karena hasil asesmen tetap kembali pada keputusan wali kota.
“Beda dengan sistem merit yang menggunakan pendekatan talent pool. Merit lebih objektif karena menilai potensi dan rekam jejak secara menyeluruh. Kalau job fit hanya menyodorkan tiga nama ke wali kota, celah lobi politik sangat besar,” terangnya.
Asep juga menyinggung lambannya proses rotasi dan promosi jabatan dibandingkan daerah lain. “Ciamis dan Kuningan sudah dua kali lakukan rotasi birokrasi. Kita? Masih berputar di persoalan dasar, belum ada kejelasan formasi,” kritiknya.
Ia menduga, kebijakan birokrasi di Tasikmalaya saat ini terlalu banyak dipengaruhi bisikan-bisikan dari luar sistem resmi pemerintahan. “Antara wilayah politisi, aktivis, dan penasehat, semuanya masuk ke ruang yang seharusnya steril. Akibatnya, merit system benar-benar tidak berjalan,” ucap Asep.
Sebagai penutup, ia mengingatkan bahwa sistem birokrasi tidak boleh tunduk pada kepentingan personal atau kelompok. “Kalau proses pengisian jabatan didikte oleh lobi, maka arah reformasi birokrasi kita mundur jauh ke belakang. Ini peringatan keras,” tegasnya. (yna)
