TASIKMALAYA | Priangan.com – Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sobari Al Ayubi, menegaskan sikap terbuka pemerintah daerah terhadap kritik maupun masukan masyarakat. Menurutnya, kritik merupakan bagian penting dalam proses demokrasi dan harus dipandang sebagai dorongan untuk memperbaiki kinerja pemerintahan.
“Kami sangat menghormati aspirasi masyarakat, karena itu adalah hak yang dilindungi undang-undang. Kritik itu wajar dan justru membantu pemerintah untuk melihat kekurangan yang ada. Namun, tentu penyampaiannya harus dengan cara-cara yang santun, tidak merugikan pihak lain, dan tidak menimbulkan dampak buruk,” ujar Asep kepada wartawa, Kamis (4/9/2025).
Ia menekankan, kritik yang disampaikan dengan baik akan lebih mudah diterima dan ditindaklanjuti. Pemerintah daerah, kata Asep, selalu berupaya membuka ruang dialog agar masyarakat bisa menyampaikan pandangan maupun keluhannya tanpa rasa khawatir. “Kalau disampaikan dengan cara yang tepat, semua akan jelas dan mudah ditindaklanjuti,” tambahnya.
Pernyataan ini sekaligus menegaskan posisi Pemkab Tasikmalaya di tengah situasi nasional yang sedang ramai dengan aksi unjuk rasa di sejumlah daerah. Asep menuturkan, kondisi di Kabupaten Tasikmalaya tetap aman dan kondusif meski ada gejolak di beberapa wilayah lain.
“Memang ada aksi di berbagai daerah, tapi di Tasikmalaya suasana tetap terjaga. Hal ini tidak lepas dari peran semua pihak, baik aparat keamanan maupun masyarakat, yang sama-sama menjaga agar wilayah kita tetap kondusif,” jelasnya.
Lebih lanjut, Asep berharap masyarakat tidak ragu untuk menyampaikan gagasan, kritik, maupun usulan program yang bisa mendorong kemajuan daerah. Ia menekankan, pemerintah tidak akan menutup telinga terhadap suara warga, selama kritik tersebut disampaikan secara proporsional.
“Kalau bukan kita bersama-sama yang menjaga daerah ini, siapa lagi? Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dengan masyarakat sangat diperlukan, termasuk lewat kritik yang membangun,” tegasnya.
Dengan demikian, kritik masyarakat bukan dianggap sebagai ancaman, melainkan peluang memperbaiki pelayanan dan pembangunan. Pemerintah daerah, sambung Asep, akan terus menjaga pola komunikasi yang sehat agar hubungan antara warga dan pemerintah tetap harmonis. (yna)
