BUDAPEST | Priangan.com — Pemerintah Hungaria menyatakan sikap tegas terhadap kebijakan migrasi baru Uni Eropa yang dijadwalkan mulai berlaku pada 2026. Budapest menegaskan tidak akan mengikuti skema distribusi migran maupun membayar denda yang ditetapkan bagi negara anggota yang menolak kebijakan tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Hungaria Peter Szijjarto pada Minggu, 29 Desember 2025. Ia mengatakan Hungaria siap berada di barisan terdepan dalam menentang Pakta Migrasi Uni Eropa, yang dinilai bertentangan dengan kepentingan nasional dan kehendak publik di dalam negeri.
Menurut Szijjarto, kebijakan baru tersebut merupakan bentuk tekanan dari Brussels terhadap negara-negara anggota yang sejak lama mengambil garis keras dalam isu imigrasi. Ia menegaskan bahwa Hungaria tidak akan menerima migran ilegal dalam jumlah apa pun, serta menolak penggunaan dana publik untuk membayar kompensasi atas kebijakan yang tidak mereka setujui.
Dalam skema yang disepakati Uni Eropa, setiap negara anggota diwajibkan berkontribusi sesuai jumlah penduduk dan kekuatan ekonominya. Kontribusi dapat dilakukan dengan menerima migran dari negara-negara yang menanggung beban migrasi terbesar, atau dengan membayar kompensasi sebesar 20.000 euro untuk setiap migran yang ditolak.
Pemerintah Hungaria menilai mekanisme tersebut sebagai bentuk pemaksaan. Szijjarto menyebut aturan itu tidak mencerminkan solidaritas, melainkan upaya memindahkan persoalan migrasi dari satu negara ke negara lain tanpa menyentuh akar masalahnya.
Sikap Budapest selama ini memang berseberangan dengan kebijakan migrasi Uni Eropa. Hungaria menerapkan pengamanan perbatasan yang ketat, termasuk pembangunan pagar perbatasan dan penolakan terhadap kuota wajib migran. Akibat kebijakan tersebut, Mahkamah Eropa menjatuhkan sanksi finansial kepada Hungaria sejak Juni 2024 karena dianggap melanggar ketentuan hukum Uni Eropa.
Szijjarto juga berpendapat bahwa pakta migrasi baru justru menguntungkan negara-negara yang menghadapi tekanan keamanan dan sosial. Ia menuding sejumlah negara anggota berupaya mengalihkan tanggung jawab dengan menyalurkan migran ke negara lain melalui mekanisme kolektif UE.
Sikap keras ini sejalan dengan pernyataan Perdana Menteri Viktor Orban, yang sebelumnya menegaskan bahwa Hungaria tidak akan mematuhi kebijakan migrasi baru tersebut. Orban menilai aturan itu tidak rasional dan kembali mengkritik arah kebijakan Uni Eropa, termasuk dalam isu kedaulatan nasional dan pendekatan terhadap konflik Ukraina.
Hungaria bukan satu-satunya negara yang menyatakan keberatan. Polandia, Slovakia, dan Republik Ceko juga menyuarakan penolakan terhadap skema migrasi baru Uni Eropa. Warsawa dan Bratislava mendorong adanya pengecualian khusus, sementara pemerintahan baru di Praha mengusulkan agar kebijakan tersebut dibuka kembali untuk negosiasi ulang. (Zia)
