TASIKMALAYA | Priangan.com – Pemerintah Kota Tasikmalaya kini menghadapi situasi pelik. Di tengah rentetan bencana yang terus terjadi dalam dua pekan terakhir, anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tersisa hanya sekitar Rp50 juta.
Kondisi ini terungkap dalam rapat koordinasi bersama BPBD Kota Tasikmalaya di RM Sambel Hejo, Rabu (19/11/2025), dan langsung menjadi sorotan karena sejumlah kejadian bencana masih berlangsung.
Sejak status tanggap darurat ditetapkan, BPBD mencatat sedikitnya 22 kejadian kebencanaan yang tersebar di 184 titik. Banjir, longsor, hingga pohon tumbang akibat cuaca ekstrem merusak 207 rumah warga di sepuluh kecamatan.
Salah satu peristiwa terbaru terjadi di Kecamatan Cipedes, ketika tiga rumah warga ambruk setelah turap penahan tanah longsor dan menggerus struktur bangunan.
Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, Asep Goparullah, menjelaskan bahwa terbatasnya sisa BTT bukan hanya karena banyaknya bencana. Anggaran tersebut sebelumnya juga digunakan untuk kebutuhan mendesak lain, termasuk perbaikan jembatan di Bantargedang yang memerlukan biaya besar.
Menurutnya, BTT memang tidak semata ditujukan untuk penanganan bencana, sehingga sebagian dananya sudah habis terserap untuk keperluan mendesak lainnya.
Dengan sisa sekitar Rp50 juta, pemerintah kini harus lebih cermat mengalokasikan anggaran demi memastikan operasional BPBD tetap bisa berjalan.
Sementara itu, memasuki tahun anggaran 2026, Pemkot Tasikmalaya menghadapi tantangan baru. Transfer dana dari pemerintah pusat dan provinsi mengalami penurunan sehingga APBD tahun depan diperkirakan hanya sekitar Rp1,4 triliun.
Kondisi tersebut membuat sejumlah program harus diundur, termasuk rencana pengadaan mobil pemadam kebakaran baru yang akhirnya dialihkan menjadi perbaikan unit lama.
Meski demikian, Asep menegaskan bahwa pelayanan publik tetap menjadi prioritas. Program yang dianggap tidak mendesak akan digeser terlebih dahulu, sementara enam Standar Pelayanan Minimal—mulai dari kesehatan, pendidikan, ketentraman hingga infrastruktur—harus tetap terlaksana tanpa kompromi.
Ia optimistis pemerintah daerah mampu menjalankan kewajiban layanan publik dengan baik meski berada dalam tekanan efisiensi anggaran. (yna)
