TASIKMALAYA | Priangan.com – Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tasikmalaya dipadati warga sejak pagi hari, Rabu (4/2/2026). Antrean panjang terlihat di halaman hingga ruang pelayanan, didominasi masyarakat yang mengurus aktivasi ulang BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang mendadak nonaktif.
Pantauan Priangan.com di lokasi, warga datang membawa map berisi dokumen penting seperti KTP, KK, dan kartu BPJS lama, berharap jaminan kesehatan mereka bisa segera aktif kembali agar dapat digunakan untuk berobat. Sebagian besar pemohon tampak dalam kondisi fisik yang tidak prima, bahkan mengidap penyakit kronis yang membutuhkan pengobatan rutin.
Salah satunya Dede (44), warga yang harus memaksakan diri datang ke kantor Dinsos meski sedang menderita penyakit dalam. Ia mengaku terkejut saat hendak kontrol ke rumah sakit, namun BPJS PBI miliknya dinyatakan tidak aktif.
“Saya kaget sekali waktu mau kontrol, katanya BPJS sudah tidak aktif. Padahal saya harus rutin berobat. Kalau harus bayar umum, saya benar-benar tidak sanggup,” ujar Ibu Dede dengan wajah letih di sela antrean.
Keluhan serupa disampaikan Kasmidi (62), warga lanjut usia yang memiliki riwayat penyakit jantung dan diabetes. Ia mengaku panik karena akses layanan kesehatannya terputus secara tiba-tiba.
“Saya harus minum obat terus, tidak boleh putus. Datang ke sini jauh-jauh dari kampung cuma mau tahu kenapa kartu bisa nonaktif. Harapannya segera aktif lagi supaya bisa kontrol tanpa mikir biaya,” keluhnya.
Lonjakan warga yang datang ke Dinsos diduga berkaitan dengan pemutakhiran data DTKS yang berdampak pada penonaktifan massal BPJS PBI per 1 Februari 2026. Hal tersebut juga dialami Nia (39), yang datang mengurus kartu BPJS milik ayahnya.
“Kartu BPJS Bapak tiba-tiba nonaktif sejak 1 Februari. Padahal beliau sedang butuh perawatan. Makanya saya antre dari pagi supaya cepat beres. Kasihan kalau orang tua harus menunggu lama tanpa jaminan kesehatan,” tutur Nia.
Hingga siang hari, petugas Dinsos Kabupaten Tasikmalaya masih terus melayani proses verifikasi dan validasi data warga. Pihak dinas mengimbau masyarakat untuk memastikan kelengkapan dokumen, terutama KTP, Kartu Keluarga, dan kartu BPJS lama, agar proses pengecekan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dapat berjalan lancar. (ham)
