TASIKMALAYA | Priangan.com — Permasalahan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) kembali memicu kegelisahan di Kabupaten Tasikmalaya. Kali ini, sorotan datang langsung dari Kepala Desa Padawaras, Kecamatan Cipatujah, Yayan Siswandi, yang mengungkap banyaknya warga miskin di desanya mendadak dinyatakan nonaktif sebagai peserta BPJS PBI, padahal tengah membutuhkan layanan kesehatan mendesak.
Keluhan tersebut disampaikan Yayan melalui unggahan di akun Facebook pribadinya. Dalam pernyataannya, ia menilai kondisi tersebut sebagai situasi yang ruwet dan mencerminkan lemahnya perlindungan negara terhadap masyarakat kecil.
Menurut Yayan, banyak warga yang datang mengadu ke kantor desa karena tidak bisa berobat, bahkan ada yang harus menjalani operasi namun terhambat status BPJS yang tiba-tiba tidak aktif.
Yayan menyebut, sebagian warga kaget ketika mengetahui status kepesertaan BPJS PBI mereka berubah akibat perubahan desil, meski kondisi ekonomi mereka tidak mengalami perbaikan. Ironisnya, saat dikonsultasikan, warga justru diminta menunggu proses ground check ulang hingga tiga bulan untuk bisa kembali mengaktifkan BPJS.
“Kumaha atuh nagara? Jalma keur ripuh, butuh berobat, aya nu rek dioperasi, tapi BPJS-na teu aktip,” tulis Yayan dalam unggahannya, yang langsung mendapat respons luas dari warganet.
Ia menilai mekanisme tersebut tidak berpihak pada rakyat miskin, terutama di wilayah pedesaan. Yayan menegaskan, desa berada di garis terdepan menerima keluhan masyarakat, namun tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan persoalan kebijakan BPJS yang bersumber dari pemerintah di atasnya.
Dalam unggahan yang sama, Yayan juga melontarkan kritik keras kepada anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Ia meminta para wakil rakyat tidak hanya sibuk dengan pencitraan politik, tetapi benar-benar turun ke daerah pemilihan untuk melihat langsung persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Punten anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya, ulah caricing wae. Ulah pencitraan wae. Hayu turun ka dapil supaya apal persoalan masyarakat,” tulisnya.
Unggahan Kepala Desa Padawaras tersebut mempertegas masih adanya persoalan serius dalam tata kelola BPJS PBI di Kabupaten Tasikmalaya, mulai dari validitas data kemiskinan, perubahan desil secara tiba-tiba, hingga dampaknya terhadap akses layanan kesehatan masyarakat miskin.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya maupun pihak BPJS Kesehatan terkait keluhan yang disampaikan Kepala Desa Padawaras. Masyarakat berharap pemerintah daerah dan DPRD segera turun tangan agar persoalan BPJS PBI tidak terus menjadi beban warga kecil yang tengah berjuang untuk sekadar mendapatkan hak berobat. (yna)
