TASIKMALAYA | Priangan.com – Penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan PBI di Kota Tasikmalaya membuat warga berbondong-bondong mendatangi Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Tasikmalaya dalam beberapa hari terakhir. Mereka datang untuk memastikan status jaminan kesehatan sekaligus mengurus pengaktifan kembali BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Pantauan di lokasi menunjukkan antrean warga sudah terlihat sejak pagi. Sebagian besar membawa dokumen administrasi seperti KTP, Kartu Keluarga, surat keterangan kelurahan, serta berkas pendukung lain sebagai syarat pengajuan reaktivasi BPJS PBI.
Salah seorang warga, Surya (36), mengaku baru mengetahui BPJS miliknya tidak aktif saat hendak berobat. Kondisi itu membuatnya harus segera mengurus kembali kepesertaan karena tidak sanggup membayar iuran mandiri.
“Pas mau berobat ternyata BPJS saya nonaktif. Akhirnya langsung ke MPP buat ngurus ulang, karena kalau bayar sendiri cukup berat,” ujarnya, Selasa (10/2/2026).
Kekhawatiran serupa juga dirasakan Syarifah (33). Ia mengaku cemas jika sewaktu-waktu membutuhkan layanan kesehatan sementara BPJS belum aktif kembali.
“Kami datang supaya jelas statusnya. Takut kalau tiba-tiba sakit tapi BPJS belum aktif,” katanya.
Sementara itu, Budiman (45) mengaku bingung dengan penonaktifan BPJS PBI karena merasa masih memenuhi kriteria penerima bantuan.
“Kerja masih serabutan, penghasilan tidak tetap. Makanya langsung urus ke sini supaya bisa aktif lagi,” ujarnya.
Petugas pelayanan MPP Kota Tasikmalaya, Ayu (25), menjelaskan lonjakan warga terjadi seiring penonaktifan kepesertaan BPJS PBI secara bertahap. Warga yang merasa masih layak diarahkan mengajukan kembali melalui proses verifikasi sesuai ketentuan.
“Kami membantu pengecekan data dan pengusulan kembali BPJS PBI. Prosesnya tetap melalui verifikasi. Di MPP kami melayani kendala KIS dan bansos, tapi khusus warga berdomisili Kota Tasikmalaya,” jelasnya.
Meski antrean cukup panjang, warga berharap proses reaktivasi BPJS PBI dapat berjalan lancar sehingga akses layanan kesehatan tetap terjamin. Mereka juga berharap pemerintah meningkatkan sosialisasi terkait kebijakan penonaktifan agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat Kota Tasikmalaya. (ags)
