TASIKMALAYA | Priangan.com – Nama Irvan Mulyadie sudah lama dikenal di kalangan pegiat literasi dan kebudayaan. Dua dekade mengabdi sebagai aparatur sipil negara (ASN), pria ini dikenal sebagai sosok yang aktif membangun dunia literasi di Tasikmalaya dan kerap membawa nama daerahnya ke level nasional hingga internasional.
Irvan bukan ASN biasa. Ia pernah menjuarai lomba puisi se-Asia Tenggara, menjadi delegasi Indonesia di Majelis Sastra Asia Tenggara (MASTERA), dan tampil mewakili Indonesia dalam peringatan Hari Puisi Sedunia. Di lingkungan Pemkab Tasikmalaya sendiri, ia baru saja dinobatkan sebagai ASN Inspiratif Tahun 2025 kategori Inovatif dan Berprestasi setelah mempresentasikan program penguatan budaya baca di instansi pemerintahan.
Namun di tengah rekam jejak cemerlangnya, Irvan justru mengalami hal yang tak disangka. Ia dimutasi dari jabatan Kasubbag Kearsipan Sekretariat Daerah ke posisi Kasi Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Sukaratu. Sebuah keputusan yang menurutnya tak hanya tidak relevan dengan kompetensinya, tetapi juga mencederai semangat reformasi birokrasi.
“Ini bukan sekadar mutasi, tapi pembunuhan potensi ASN. Bidang saya literasi dan kebudayaan, bukan administrasi sosial,” ujar Irvan.
Ia mengaku selama ini selalu bekerja berdasarkan prinsip profesionalitas, bukan politik atau kedekatan. Karena itu, mutasi yang diterimanya terasa sebagai bentuk “hukuman” bagi mereka yang bekerja dengan idealisme.
“Jika ASN yang berprestasi saja diperlakukan seperti ini, bagaimana motivasi ASN lain untuk terus berkarya?” ujarnya menegaskan.
Mutasi terhadap Irvan merupakan bagian dari gelombang rotasi jabatan besar-besaran yang dilakukan Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin pada 30 September 2025, mencakup lebih dari 90 ASN. Sejak awal, kebijakan itu menuai sorotan karena dinilai tidak transparan dan berpotensi sarat kepentingan.
Irvan menilai, Bupati dan BKPSDM gagal menjalankan prinsip sistem merit, yakni sistem yang menempatkan ASN berdasarkan kompetensi, kinerja, dan integritas, bukan kedekatan dengan kekuasaan.
“Manajemen talenta yang dulu digembar-gemborkan ternyata cuma slogan. Faktanya, banyak ASN yang punya prestasi dan pengalaman justru dipindahkan ke posisi yang tak linier dengan kemampuan mereka,” katanya.
Sebagai ASN yang lahir dan besar di lingkungan budaya Tasikmalaya, Irvan mengaku kecewa karena potensi dan kiprahnya di dunia seni literasi kini seperti “dipangkas” oleh keputusan politik.
Padahal, kata dia, dunia literasi dan kebudayaan seharusnya menjadi salah satu sektor unggulan yang bisa mengangkat citra Tasikmalaya di tingkat nasional bahkan global.
“Kita sering bicara soal inovasi dan kebanggaan daerah, tapi ironisnya, justru orang-orang yang berkontribusi di bidang itu disingkirkan,” tambahnya.
Meski demikian, Irvan menegaskan bahwa dirinya tidak akan berhenti memperjuangkan keadilan bagi para ASN yang diperlakukan tidak semestinya. Ia bahkan telah melaporkan kasus mutasinya ke Ombudsman Jawa Barat dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.
“Saya melawan bukan karena jabatan, tapi karena rasa keadilan saya diinjak. ASN bukan alat politik, tapi pelayan publik. Kalau hari ini saya diam, besok ASN lain akan mengalami hal yang sama,” ujarnya tegas.
Langkah Irvan menjadi simbol perlawanan baru di tubuh birokrasi Tasikmalaya. Ia membuka pintu bagi diskusi publik tentang pentingnya integritas, meritokrasi, dan penghargaan terhadap prestasi ASN.
“Saya percaya, keadilan akan menemukan jalannya. Selama niat kita tulus untuk membenahi birokrasi, Tuhan pasti bersama orang-orang yang benar,” tutupnya. (yna)
