TASIKMALAYA | Priangan.com — Lonjakan belanja pegawai PDAM Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya yang terus meningkat tiap tahun kini berbanding terbalik dengan kualitas pelayanan di lapangan. Keluhan warga soal tagihan air PDAM membengkak dan lambannya penanganan kebocoran kian menguat, salah satunya dialami Deri Kristiansyah, warga Sambong Asem, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
Deri mengaku tagihan air PDAM di rumahnya melonjak tidak masuk akal. Jika sebelumnya hanya berkisar ratusan ribu rupiah, kini membengkak menjadi jutaan rupiah per bulan, dan kondisi itu sudah terjadi hampir lima bulan berturut-turut.
“Padahal pemakaian sangat minim. Di rumah hanya satu WC dan jarang dipakai. Tapi tagihan terus naik, setiap bulan jutaan,” ujar Deri kepada Priangan.com, Kamis (22/1/2026).
Merasa ada kejanggalan, Deri mengaku telah berulang kali melaporkan ke PDAM sejak Desember 2025. Saat itu, pihak PDAM menyebut akan menurunkan tim teknis untuk mengecek dan memperbaiki dugaan kebocoran sebelum penagihan dilanjutkan. Namun hingga kini, janji tersebut tak kunjung terealisasi.
“Waktu Desember 2025, petugas bilang mau diturunkan tim teknis dulu, mau dicek kebocoran sebelum saya bayar. Tapi sampai sekarang tidak ada tindakan apa pun. Tagihan tetap jalan, malah makin besar,” keluhnya.
Kondisi ini memicu kekecewaan warga. Deri menilai pelayanan PDAM Kota Tasikmalaya sangat lamban, terutama dalam merespons komplain pelanggan yang jelas-jelas dirugikan.
Ironisnya, persoalan di tingkat pelanggan ini muncul di tengah data keuangan yang menunjukkan belanja pegawai PDAM Tirta Sukapura terus naik setiap tahun, dari lebih dari Rp25 miliar pada 2023 menjadi sekitar Rp27,2 miliar pada 2024. Kenaikan belanja pegawai tersebut belum sepenuhnya sebanding dengan peningkatan kualitas layanan, khususnya dalam penanganan pengaduan kebocoran dan akurasi pencatatan meter air.
“Kalau belanja pegawai naik tiap tahun, seharusnya pelayanan juga meningkat. Ini justru warga dibiarkan menanggung tagihan yang tidak masuk akal tanpa solusi,” tegas Deri.
Kasus yang dialami Deri bukan hanya soal tagihan pribadi, tetapi mencerminkan krisis kepercayaan publik terhadap PDAM. Warga mempertanyakan komitmen perusahaan daerah dalam melindungi konsumen, terlebih air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat.
Warga berharap PDAM Tirta Sukapura segera turun tangan, melakukan pengecekan kebocoran, koreksi tagihan, serta memberikan kejelasan dan keadilan bagi pelanggan. Tanpa perbaikan nyata, kenaikan belanja pegawai dikhawatirkan hanya akan menjadi beban administratif, sementara masyarakat terus menanggung dampak buruknya. (yna)
