Belanja Internet Kota Tasikmalaya Berbeda Sendiri, Daerah Tetangga Cukup Satu Paket

TASIKMALAYA | Priangan.com – Pola penganggaran belanja internet Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tasikmalaya kembali menuai sorotan. Hasil penelusuran Priangan.com menunjukkan, skema penganggaran internet yang diterapkan Pemerintah Kota Tasikmalaya berbeda mencolok dibandingkan daerah terdekat, khususnya Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis.

Perbedaan itu terlihat jelas pada jumlah paket belanja dan struktur penganggarannya. Jika Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis hanya mengalokasikan satu paket belanja internet dalam satu tahun anggaran, Pemerintah Kota Tasikmalaya justru membaginya menjadi dua paket berbeda, dengan nilai masing-masing paket mencapai miliaran rupiah.

Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP tahun anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menganggarkan belanja internet dalam satu paket bertajuk Belanja Tagihan Internet dengan nilai Rp3.010.410.134, melalui mekanisme e-purchasing APBD pada Januari 2026.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Ciamis juga hanya menggunakan satu paket belanja, yakni Belanja Bandwidth, Sewa Infrastruktur Jaringan dan Layanan, dengan nilai jauh lebih besar mencapai Rp5.784.000.000, tercatat pada Desember 2025. Paket ini mencakup kebutuhan bandwidth sekaligus sewa infrastruktur jaringan dalam satu kontrak terintegrasi.

Berbeda dengan dua kabupaten tersebut, Pemerintah Kota Tasikmalaya memilih skema terpisah. Diskominfo Kota Tasikmalaya menganggarkan belanja internet ke dalam dua paket sekaligus. Paket pertama adalah Belanja Jasa Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah senilai Rp2.359.500.000, dan paket kedua Belanja Jasa Layanan Akses Internet Terpusat OPD sebesar Rp1.287.000.000. Kedua paket ini sama-sama tercatat pada Desember 2025 dan bersumber dari APBD.

Dengan skema tersebut, total belanja internet Kota Tasikmalaya mencapai lebih dari Rp3,6 miliar, namun terbagi ke dalam dua pos anggaran yang berbeda. Pembagian ini memunculkan pertanyaan publik, terutama jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar yang cenderung menyederhanakan belanja internet dalam satu paket terintegrasi.

Lihat Juga :  Upaya Rekonsiliasi Kisruh Musorkot Tasikmalaya Temui Jalan Buntu, Musorkotlub Jadi Solusi?

Secara fungsional, layanan jaringan intra pemerintah daerah dan akses internet terpusat sama-sama bertujuan mendukung konektivitas OPD. Karena itu, pemisahan paket belanja dengan nilai besar dinilai perlu penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan persepsi duplikasi anggaran atau inefisiensi belanja daerah.

Perbandingan ini juga membuka ruang evaluasi terkait efektivitas perencanaan anggaran Diskominfo Kota Tasikmalaya. Apakah pembagian paket tersebut benar-benar berbasis kebutuhan teknis yang terukur, atau justru berpotensi memperbesar beban APBD tanpa manfaat yang signifikan dibandingkan daerah lain dengan skema lebih sederhana.

Lihat Juga :  Nurhayati Effendi Ajak Kaum Perempuan Bersiasat, Perjuangkan Kesetaraan Politik Nasional

Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Tasikmalaya, Asep Endang. Ia mengaku heran dengan pola penganggaran belanja internet yang dipisah menjadi dua paket di lingkungan Diskominfo Kota Tasikmalaya.

“Kalau sama-sama belanja internet, kenapa harus dipisah? Secara fungsi kan sama. Ini berbeda dengan daerah terdekat yang hanya satu paket, tapi tetap bisa memenuhi kebutuhan jaringan pemerintahan,” ujar Asep Endang kepada Priangan.com, Kamis (15/1/2026).

Menurutnya, pemisahan anggaran belanja internet tersebut berpotensi menimbulkan pertanyaan publik terkait efektivitas dan efisiensi penggunaan APBD Kota Tasikmalaya. Terlebih, nilai masing-masing paket tergolong besar dan mencapai miliaran rupiah.

Asep menegaskan, secara logika penganggaran, layanan jaringan intra pemerintah dan akses internet pada dasarnya saling terhubung dan bisa dirancang dalam satu sistem terpadu. Karena itu, ia menilai perlu ada penjelasan teknis yang transparan dari Diskominfo agar tidak menimbulkan kesan adanya duplikasi belanja.

“Kalau daerah lain bisa satu paket dan berjalan, harusnya Kota Tasikmalaya juga bisa. Ini yang perlu ditelusuri lebih jauh, apakah memang kebutuhan teknisnya berbeda atau hanya persoalan skema penganggaran,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari Diskominfo Kota Tasikmalaya mengenai alasan pemisahan dua paket belanja internet tersebut. (yna)

Lain nya

Latest Posts

Most Commented

Featured Videos