TASIKMALAYA | Priangan.com — Belanja internet di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tasikmalaya dipastikan bukan merupakan pembelian aset, melainkan belanja sewa jaringan fiber optik yang dilakukan melalui pihak ketiga. Hal tersebut ditegaskan Kepala Diskominfo Kota Tasikmalaya, Amran Saefullah, SE., MM, merespons data pengadaan yang tercantum dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP.
Dalam data SiRUP LKPP, tercatat nomenklatur “belanja fiber optik”, yang sempat memunculkan asumsi adanya pengadaan aset jaringan milik pemerintah daerah. Namun, Amran menegaskan bahwa belanja tersebut bersifat sewa layanan, bukan pembelian infrastruktur.
“Belanja untuk pengadaan fiber optik itu sifatnya belanja sewa, bukan belanja aset,” ujar Amran saat ditemui Priangan.com, Senin (19/1/2026)
Ia menjelaskan, skema sewa jaringan fiber optik ini sudah berjalan sejak tahun 2022, sehingga hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih empat tahun. Layanan tersebut digunakan untuk menunjang kebutuhan internet dan intranet di lingkungan Diskominfo Kota Tasikmalaya, termasuk konektivitas antarperangkat daerah.
Menurut Amran, Diskominfo tidak mengelola langsung infrastruktur fiber optik tersebut, melainkan menggunakan jasa vendor pihak ketiga sebagai pelaksana teknis di lapangan. Pemilihan vendor, kata dia, tidak semata-mata didasarkan pada harga terendah, melainkan mempertimbangkan sejumlah kriteria lain.
“Untuk vendor tentu kami punya kriteria tertentu. Bukan hanya soal harga murah, tetapi juga disesuaikan dengan kualitas sumber daya manusia dan kemampuan teknis yang dimiliki,” jelasnya.
Meski demikian, hingga saat ini belum tersedia penjelasan rinci secara terbuka mengenai spesifikasi layanan, cakupan jaringan, serta detail teknis sewa fiber optik tersebut. Kondisi ini menimbulkan ruang pertanyaan publik terkait transparansi pengadaan, terlebih belanja internet tersebut telah berjalan lintas tahun anggaran. (Ham)
