TASIKMALAYA | Priangan.com – Dugaan kekerasan terhadap seorang jurnalis yang tengah meliput polemik Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, kembali menuai kecaman keras. Kali ini, sorotan datang dari demisioner Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Jawa Barat, Dion Fahruroji.
Dion secara terbuka mengecam dugaan tindakan kekerasan yang disebut dilakukan oknum Ketua KDMP terhadap jurnalis yang sedang menjalankan tugas peliputan terkait permasalahan KDMP di Kota Tasikmalaya.
“Saya mengecam keras dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum Ketua KDMP di Kota Tasikmalaya terhadap salah satu jurnalis di Kota Tasikmalaya yang bertugas untuk meliput dan mencari kebenaran informasi terkait permasalahan KDMP di Kota Tasikmalaya,” tegas Dion dalam pernyataannya, Jumat (27/2/2026).
Menurutnya, jika dugaan tersebut benar, maka tindakan itu bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga mencederai prinsip keterbukaan informasi publik. Ia menilai adanya kekerasan justru memperkuat dugaan bahwa terdapat persoalan serius yang berusaha ditutup-tutupi.
“Adanya dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum ketua KDMP ini membuktikan adanya kejanggalan dan adanya permasalahan, termasuk pengungkapan suatu kasus yang disinyalir ada permasalahan dalam membuktikan kebenarannya. Maka dari itu tidak ada ruang untuk menutup-nutupi apa yang menjadi kebenaran informasi melalui jurnalistik,” ujarnya.
Dion menegaskan, kerja jurnalistik dilindungi undang-undang dan tidak boleh dihalangi dengan cara intimidatif apalagi kekerasan fisik. Ia kembali menekankan kecamannya terhadap dugaan aksi kekerasan yang terjadi di wilayah Kecamatan Tawang tersebut.
“Karena jurnalis dilindungi oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan, maka dari itu saya mengecam keras dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Ketua KDMP di Kecamatan Tawang,” katanya.
Ia juga mendesak aparat penegak hukum di Kota Tasikmalaya untuk tidak lamban dalam menangani kasus ini. Dion meminta agar proses hukum dilakukan secara terbuka dan cepat demi menjaga kepercayaan publik.
“Kepada aparat penegak hukum, kami meminta untuk mengusut tuntas apa yang menjadi permasalahan di Kota Tasikmalaya terhadap salah seorang jurnalis dan mengungkap kebenarannya secara terang-benderang dan secara cepat, untuk di kemudian hari menjadi pembelajaran terhadap siapa pun yang menginginkan kebenaran dan mengungkapkan kebenaran untuk informasi kepada masyarakat,” tegasnya.
Kasus dugaan kekerasan terhadap jurnalis yang meliput polemik KDMP di Kota Tasikmalaya ini kini menjadi perhatian publik. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak KDMP Kecamatan Tawang terkait tudingan tersebut.
Sementara itu, tekanan terhadap aparat untuk segera mengusut tuntas kasus ini semakin menguat, seiring derasnya kecaman dari berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat. (yna)
