TASIKMALAYA | Priangan.com – Setelah sempat senyap, kasus dugaan penyalahgunaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Tasikmalaya kembali menyeruak ke permukaan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Tasikmalaya memastikan pengusutan perkara yang diduga berlangsung sejak 2021 hingga 2024 itu tidak berhenti di tengah jalan.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Tasikmalaya, Bobbi Muhamad Ali Akbar, mengungkapkan bahwa hingga kini puluhan saksi sudah dipanggil, termasuk dua pemilik perusahaan distributor pupuk yang diduga terlibat langsung dalam skema penyelewengan.
“Pemeriksaan maraton yang kami lakukan adalah bukti keseriusan untuk menuntaskan kasus ini,” tegas Bobbi, Selasa (23/9/2025).

Untuk memastikan kerugian negara, Kejari sudah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) turun tangan. Audit ini dinilai krusial karena akan menjadi dasar penetapan tersangka. Bobbi menegaskan, meski terlihat panjang, proses hukum harus berjalan hati-hati agar setiap langkah memiliki dasar yang kuat.

“Kami tidak hanya memeriksa satu wilayah, tetapi menyisir seluruh kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya,” imbuhnya.

Di sisi lain, kasus ini juga menarik perhatian PT Pupuk Indonesia. Officer Pendukung Penjualan Wilayah 2, Drikarsa, menyatakan pihaknya tak akan mentolerir distributor yang nakal.
“Sanksinya berat karena perbuatan itu merugikan petani sebagai penerima manfaat,” ucapnya.

Sebagai langkah preventif, lanjut Drikarsa, Pupuk Indonesia kini memperketat sistem penilaian distributor. Evaluasi dilakukan setiap semester dengan mekanisme digitalisasi agar jalur distribusi lebih transparan dan sulit dimanipulasi.

“Semua data penyaluran bisa dipantau secara real-time, jadi lebih sulit untuk bermain-main,” katanya.

Kasus pupuk subsidi ini menjadi sorotan publik, mengingat pupuk adalah kebutuhan vital petani. Dugaan penyalahgunaan bukan hanya melukai kepercayaan, tapi juga berpotensi mengganggu ketahanan pangan di daerah. (yna)