TASIKMALAYA | Priangan.com – Audiensi yang seharusnya menjadi ruang dialog warga Panglayungan, Kecamatan Cipedes, dengan Dinas Sosial Kota Tasikmalaya pada Selasa (16/9/2025) justru berakhir ricuh. Kepala Dinas Sosial, Budy Rachman, dituding bersikap arogan dan emosional ketika menanggapi aspirasi masyarakat.
Warga awalnya hanya meminta penjelasan terkait dugaan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang terindikasi bersinggungan dengan praktik judi online, serta kejelasan soal kebijakan yang membuat sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH justru dicoret. Namun, bukannya mendapat jawaban jernih, warga malah disuguhi adu urat syaraf dengan pejabat yang seharusnya melayani.
“Kami ingin penjelasan jelas. Kenapa warga miskin malah dikeluarkan dari penerima PKH? Siapa yang bertanggung jawab? Jangan rakyat yang jadi korban,” teriak salah seorang warga di forum audiensi.
Momen panas itu langsung menyulut kekecewaan. Alih-alih meredam keresahan dengan kepala dingin, Kadinsos dinilai justru mempermalukan warganya sendiri dengan sikap emosional.
Endra Rusnendar, SH, Pembina Yayasan LBH Merah Putih Tasikmalaya, ikut angkat suara. Menurutnya, apa yang ditunjukkan Budy Rachman mencederai etika seorang pejabat publik.
“Seorang kepala dinas harusnya bisa jadi contoh, terutama dalam komunikasi. Yang bicara itu jabatan, bukan pribadi. Kalau pejabatnya saja arogan, bagaimana rakyat bisa percaya?” tegas Endra kepada RadarKriminal.
YLBH Merah Putih Tasikmalaya pun mendesak Wali Kota untuk turun tangan. “Kami minta wali kota segera mengevaluasi, bahkan bila perlu mencopot Kadinsos. Pemerintah harus diisi orang-orang yang bijak, transparan, dan bisa menghargai rakyat, bukan pejabat yang mudah emosi,” tambahnya.
Kericuhan ini semakin menegaskan rapuhnya komunikasi publik Pemkot Tasikmalaya. Bagi warga miskin yang sedang berjuang mendapatkan haknya, sikap arogan pejabat bukan hanya menyakitkan, tetapi juga memperlebar jurang ketidakpercayaan terhadap pemerintah. (yna)
