TASIKMALAYA | Priangan.com – Dugaan adanya dua Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang ikut terlibat dalam pengelolaan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memicu perdebatan. Isu ini mencuat ke permukaan setelah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mengangkatnya dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Kamis (25/9/2025).
Publik pun menyoroti dugaan rangkap kepentingan tersebut, mengingat program MBG merupakan program prioritas nasional yang dibiayai dari anggaran negara.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, menyatakan pihaknya sudah menindaklanjuti laporan dengan hati-hati. Menurutnya, selama aktivitas ASN tersebut tidak menyalahi aturan maupun mengganggu tugas pokok, maka tidak serta-merta dianggap pelanggaran.
“Kalau tidak melanggar regulasi dan tidak mengganggu kinerja mereka di kantor, tentu harus dilihat secara proporsional. Apalagi ini program prioritas nasional yang membutuhkan dukungan banyak pihak,” ujar Viman kepada wartawan, Kamis (2/10/2025).
Namun demikian, Viman menekankan prinsip netralitas ASN tetap menjadi acuan utama. “Yang jelas, jangan sampai ada konflik kepentingan atau penyalahgunaan kewenangan. Itu yang tidak bisa ditoleransi,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, Asep Goparulloh, mengungkapkan Pemkot sudah melakukan klarifikasi langsung kepada ASN yang disebut-sebut terlibat. Dari hasil penelusuran awal, keterlibatan tersebut sebatas penyewaan tempat yang dijadikan lokasi dapur MBG.
“Tidak ada indikasi pengelolaan langsung. Jadi lebih kepada penyediaan tempat. Meski begitu, tetap kami arahkan agar semua sesuai aturan ASN,” jelas Asep.
Asep menambahkan, Pemkot tidak ingin isu ini menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. “Langkah klarifikasi sudah kami lakukan, selanjutnya akan terus kami awasi agar tidak menyalahi regulasi,” tegasnya.
Polemik ini diperkirakan masih akan berlanjut seiring desakan dari sejumlah pihak agar pemerintah memperketat pengawasan terhadap program MBG, khususnya dalam hal potensi keterlibatan aparatur negara di dalamnya. (yna)
