WASHINGTON | Priangan.com — Menjelang pertemuan dengan Presiden Ukraina Vladimir Zelensky, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memilih bersikap hati-hati terhadap rencana perdamaian terbaru yang diajukan Kiev. Trump menegaskan bahwa setiap proses perundingan terkait konflik Ukraina tetap berada dalam kendali Washington.
Pernyataan tersebut disampaikan Trump pada 27 Desember 2025, sehari sebelum pertemuannya dengan Zelensky di Florida. Sikap ini muncul setelah Presiden Ukraina memaparkan kerangka perdamaian berisi 20 poin yang ditujukan untuk menghentikan perang yang telah berlangsung hampir tiga tahun.
Dalam dokumen yang disodorkan Kiev, Zelensky mengusulkan pembekuan garis pertempuran di wilayah Donetsk, Lugansk, Zaporozhye, dan Kherson. Proposal itu turut mencantumkan penarikan sebagian pasukan Rusia dari area yang disengketakan sebagai langkah awal menuju gencatan senjata.
Rencana tersebut tidak berhenti pada pengaturan wilayah. Ukraina juga meminta dukungan pembentukan angkatan bersenjata berkekuatan hingga 800.000 personel, dengan sokongan penuh dari NATO. Selain itu, Kiev menuntut jaminan keamanan langsung dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, termasuk perlindungan yang setara dengan Pasal 5 NATO.
Trump, dalam wawancara dengan Politico, menyatakan belum menemukan dasar kuat untuk mendukung proposal tersebut. Ia menilai rencana itu masih perlu dikaji lebih jauh dan menegaskan bahwa persetujuan Amerika Serikat menjadi faktor penentu arah perundingan.
Keraguan Trump sejalan dengan tanggapan Rusia. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Ryabkov menyebut usulan Zelensky tidak selaras dengan pembahasan yang tengah berlangsung antara Moskow dan Washington. Menurut Ryabkov, proposal Ukraina berbeda jauh dari kerangka 27 poin yang dikembangkan kedua negara dalam beberapa pekan terakhir.
Sejumlah media sebelumnya melaporkan bocoran draf awal rencana damai versi Amerika Serikat pada November lalu. Dokumen itu disebut memuat pengakuan Ukraina atas kendali Rusia di wilayah Donbass, komitmen Kiev untuk tidak bergabung dengan NATO, serta pengurangan kapasitas militernya.
Moskow menyatakan draf awal tersebut masih dapat dijadikan pijakan negosiasi. Namun, sikap itu berseberangan dengan pandangan sebagian negara Uni Eropa yang menolak konsesi besar kepada Rusia. Perbedaan sikap ini kembali menegaskan retaknya pendekatan Barat dalam mencari jalan keluar konflik.
Rusia menegaskan bahwa perdamaian jangka panjang hanya dapat dicapai apabila Ukraina menerima perubahan situasi di lapangan. Moskow terus mengulang syarat utama berupa pengakuan wilayah, status netral Ukraina, serta prinsip demiliterisasi sebagai fondasi penyelesaian konflik. (Zia)
