TASIKMALAYA | Priangan.com – Drama panas pertambangan rakyat di Karangjaya dan Cineam memasuki babak baru. Ketua DPC Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Tasikmalaya, Hendra Bima, mengambil sikap tegas setelah munculnya dugaan pencemaran nama baik yang menyasar dirinya, lembaga APRI, dan koperasi melalui akun-akun anonim di TikTok.
Hendra menduga kuat akun tersebut tidak berdiri sendiri. Ia menyebut ada pihak tertentu yang sengaja mengorkestrasi fitnah untuk menggiring opini dan memecah belah penambang.
“Kami menduga akun anonim itu merupakan suruhan pihak yang sedang bertabrakan dengan kami saat menempuh legalitas Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Mereka ingin mempertahankan status quo yang ilegal, karena diduga ada monopoli material yang menguntungkan pihak tertentu,” tegas Hendra kepada wartawan, Selasa (9/12/2025).
APRI tidak tinggal diam. Dua akun TikTok serta dua individu yang diduga terkait—yang menurut Hendra merupakan karyawan salah satu bos besar di lokasi tambang—telah resmi dilaporkan. Langkah hukum itu ditempuh melalui kuasa hukum APRI, Ade Apipudin, untuk memberi efek jera dan mencegah masyarakat terbawa arus provokasi.
“Kami ingin masyarakat tidak mudah terprovokasi. Ini harus menjadi pembelajaran. Ada pihak yang mencoba mengkotak-kotakkan masyarakat untuk berbenturan dengan APRI dan koperasi,” ujar Hendra.
Menurutnya, proses legalisasi tambang melalui IPR bukan sekadar kepentingan organisasi, tetapi jalan tengah yang adil bagi ribuan penambang yang selama hampir lima dekade menggantungkan hidupnya dari tambang rakyat.
“IPR itu justru untuk keamanan dan keselamatan penambang. Lokasi ini sudah dikerjakan hampir 50 tahun dan menjadi sumber mata pencaharian lebih dari dua ribu penambang rakyat,” katanya.
APRI dan koperasi juga mengimbau para penambang agar tidak terjebak dalam skenario konflik yang sengaja diciptakan pihak-pihak tak bertanggung jawab.
“Kami minta para penambang tidak ikut-ikutan atau mudah terhasut. Yang rugi justru mereka sendiri,” tegas Hendra.
Dengan laporan resmi yang kini berjalan, APRI berharap langkah ini menjadi titik balik agar penataan pertambangan rakyat lebih transparan, adil, dan tidak dikooptasi kepentingan kelompok yang ingin mempertahankan tambang ilegal demi keuntungan pribadi. (yna)
