TASIKMALAYA | Priangan.com – Aliran dana Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, terus jadi sorotan. Sejak dibentuk tahun 2018, ratusan juta rupiah dana yang dihimpun dari desa-desa anggota ternyata tidak jelas pengelolaannya.
Ketua APDESI Cigalontang sekaligus Kepala Desa Cidugaleun, Ike Firmansah, memaparkan bahwa total dana yang terkumpul mencapai sekitar Rp650 juta. Dana tersebut awalnya dialokasikan untuk program BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai), usaha garam, dan tekstil.
“Dana awal ada yang Rp300 juta di Ustadz Gugun untuk BPNT, Rp130 juta dipakai membeli tanah di Ciberem, sisanya sekitar Rp280 juta dikelola Ibu Ismi untuk usaha tekstil dan garam. Tapi sampai sekarang hasilnya tidak pernah jelas,” ujar Ike.
Dari catatan Ike, usaha BPNT sempat berjalan sebentar dan sempat menyetor Rp2,7 juta ke kas desa. Namun setelah itu mandek. Sementara dana yang dikelola Ismi tidak pernah ada laporan pemasukan sama sekali.
“Kalau yang dari Ustadz Gugun, sempat ada pengembalian sekitar Rp216,4 juta ke rekening desa-desa. Tapi pembagiannya tidak merata, ada yang menerima Rp17 juta dan ada yang kurang. Itu karena disesuaikan dengan nilai anggaran yang disertkan sebelumnya,” jelasnya.
Sisanya, sekitar Rp280 juta yang dikelola Ismi hingga kini masih misterius. Bahkan, kata Ike, meski sudah dua kali dipanggil oleh para kepala desa dan pernah berjanji di depan aparat untuk mengembalikan uang, janji itu tak pernah ditepati.
“Terakhir di tahun 2021, di hadapan Kapolsek dan para kepala desa, Ibu Ismi berjanji akan mengembalikan uang itu. Tapi sampai sekarang tidak ada realisasi. Bahkan keberadaannya pun simpang siur, ada yang bilang pulang, ada yang bilang tidak,” kata Ike.
Ike menegaskan, para kepala desa sudah melaporkan masalah ini ke aparat penegak hukum untuk meminta pertanggungjawaban.
“Ini uang negara, harus ada kejelasan. Kalau memang tidak berjalan, ya dikembalikan. Jangan sampai kepala desa yang baru justru terbebani masalah lama. BUMDesma seharusnya jadi penggerak ekonomi desa, bukan sebaliknya,” tegasnya.
Hingga kini, BUMDesma Cigalontang praktis tidak berjalan alias pasif. Para kepala desa mendesak adanya penyegaran kepengurusan sekaligus penelusuran menyeluruh terhadap aliran dana agar kerugian desa bisa diminimalisir. (yna)
