TASIKMALAYA | Priangan.com – Isu keterlibatan anggota DPRD dalam bisnis Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai sorotan. Akademisi Universitas Cipasung, Rico Ibrahim, menegaskan praktik semacam itu jelas melanggar hukum dan mengancam integritas lembaga legislatif.
“Ramai informasi anggota dewan punya dapur MBG. Bahkan di salah satu video, ada yang mengaku secara terbuka. Ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, khususnya Pasal 400 ayat 2 yang melarang anggota DPRD merangkap jabatan dan mengelola proyek,” kata Rico, Jumat (26/9/2025).
Menurutnya, larangan itu dibuat untuk memastikan wakil rakyat tetap fokus pada fungsi utamanya, yakni menyusun regulasi, mengawasi jalannya pemerintahan, serta memastikan anggaran digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Jika justru ikut mengelola proyek atau bisnis yang bersentuhan langsung dengan pemerintah, hal itu bisa memunculkan konflik kepentingan serius.
“Anggota dewan bukan pebisnis proyek. Kalau mereka bermain di dapur MBG, jelas ada benturan kepentingan. Ini berbahaya, apalagi di tengah banyak persoalan lain yang belum selesai,” ujarnya.
Rico menekankan, semua pihak harus ikut bersuara dan mencegah praktik tersebut. Partai politik, akademisi, maupun aparat penegak hukum tidak boleh tutup mata. Jika dibiarkan, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan dan menganggap praktik rangkap kepentingan itu sesuatu yang wajar.
Ia menilai partai politik memegang peran penting dalam menertibkan kadernya. Pengawasan internal harus berjalan, dan bila perlu dilakukan pergantian antar waktu (PAW) bagi anggota dewan yang terbukti bermain proyek. “Partai jangan diam. Ada payung hukum yang jelas, pejabat dilarang keras main proyek, termasuk lewat dapur MBG,” tegasnya.
Selain itu, akademisi juga diminta ikut bersuara lantang. Rico menyebut, kalangan kampus memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan edukasi politik kepada masyarakat. Diamnya dunia akademik justru akan membuat publik salah kaprah dan menganggap keterlibatan wakil rakyat dalam proyek pemerintah sebagai hal yang lumrah.
“Akademisi harus bicara. Ini bagian dari pengabdian kepada masyarakat, agar nilai etika politik tetap dijaga. Jangan sampai tontonan anggota dewan berburu proyek pemerintah dianggap benar dan ditiru di kemudian hari,” kata Rico.
Ia menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa praktik “dapur MBG” bukan sekadar persoalan etika, tapi juga masalah hukum. Karena itu, masyarakat perlu aktif mengawasi dan menolak setiap bentuk penyalahgunaan kewenangan agar fungsi DPRD tetap berjalan sesuai dengan amanat undang-undang. (yna)
