Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memasukkan anak-anak yang dianggap nakal ke barak militer telah menuai kritik dan polemik. Respons kritis muncul seiring derasnya dukungan positif dari para pendukungnya. Alih-alih mendukung langkah KPAI dalam perlindungan anak, opini para pendukung malah menyudutkan dengan meneriakan “bubarkan KPAI!”. Mereka berdalih KPAI tidak efektif dan hanya menghamburkan uang negara.

Lalu apa dan bagaimana sebenarnya fakta di lapangan problematika perlindungan anak di Jawa Barat? Betulkah anak nakal yang terpapar kekerasan dan geng motor menjadi prioritas utama? Lantas apa yang seharusnya menjadi prioritas utama negara dalam perlindungan anak?

Perspektif PRIANGAN.COM talk with Muhajir Salam membahas isu ini bersama Ketua Forum KPAID Jawa Barat, Ato Rinanto.