JAKARTA | Priangan.com – Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) mengingatkan pemerintah agar tidak menunda langkah darurat dalam menangani banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Kondisi lapangan yang serba terbatas, mulai dari akses transportasi terputus sampai komunikasi yang lumpuh, dinilai membutuhkan respons cepat dan terkoordinasi dari semua unsur pemerintah.
Dalam keterangan resminya, AMSI menyampaikan duka mendalam atas ratusan korban jiwa yang dilaporkan hingga akhir November. Sebaran bencana yang meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menunjukkan kerusakan yang luas, mencakup rumah-rumah yang hancur, lonjakan harga bahan pangan, serta jalur distribusi logistik yang tidak dapat beroperasi secara normal.
“Pemerintah harus bergerak cepat dan memastikan penanganan dilakukan secara terpadu, karena skala bencana ini sangat besar dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat di banyak daerah,” ujar Ketua Umum AMSI, Wahyu Dhyatmika.
AMSI mendorong pemerintah membentuk pusat komando yang beroperasi langsung di provinsi terdampak agar koordinasi antarinstansi lebih efektif. Pembukaan akses jalan yang putus, pemulihan jaringan komunikasi, serta percepatan penyaluran bantuan disebut sebagai prioritas yang tidak dapat ditunda. Beberapa wilayah seperti Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah hingga kini masih sulit dijangkau akibat jalur darat yang rusak parah.
“Tim terpadu harus segera diturunkan, terutama untuk menjangkau daerah terisolasi yang sangat membutuhkan bantuan,” tegasnya.
Pengiriman bantuan melalui jalur udara dinilai menjadi pilihan paling memungkinkan mengingat banyak rute darat tidak bisa dilalui. AMSI menyoroti pentingnya dapur umum darurat guna memenuhi kebutuhan pangan warga, terlebih situasi di lapangan menunjukkan kelangkaan bahan pokok dan kenaikan harga yang cukup signifikan.
Wahyu juga menegaskan perlunya konsolidasi data bencana yang terintegrasi lintas provinsi agar setiap langkah yang diambil pemerintah tepat sasaran dan tidak tumpang tindih. Integrasi peran kementerian terkait disebut krusial untuk mempercepat pemulihan infrastruktur penting.
“Kita perlu memastikan proses penanganan berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, dan media harus dilibatkan sebagai mitra dalam mengawasi proses tersebut,” ucapnya.
AMSI turut menyoroti faktor lingkungan yang memperburuk dampak banjir. Temuan gelondongan kayu di sejumlah lokasi memunculkan dugaan adanya masalah serius dalam tata kelola lingkungan, termasuk kemungkinan pembalakan liar dan alih fungsi kawasan resapan yang tidak terkendali. Bencana ini disebut menjadi pengingat bahwa kerusakan hutan dan praktik industri ekstraktif yang tidak taat aturan memberi konsekuensi langsung terhadap keselamatan warga.
“Kita tidak bisa mengabaikan persoalan lingkungan dalam setiap peristiwa bencana. Ini menyangkut kepentingan seluruh masyarakat,” tuturnya.
Selain kerusakan fisik yang dialami warga, AMSI menyoroti kondisi jurnalis di daerah terdampak yang turut menjadi korban. Banyak pekerja media kehilangan rumah, kesulitan mendapatkan bahan bakar, serta mengalami keterbatasan akses komunikasi. Dalam beberapa lokasi, penggunaan perangkat internet satelit menjadi satu-satunya cara untuk berhubungan dengan dunia luar.
“Jurnalis di lapangan harus mendapatkan akses prioritas agar mereka dapat terus menyampaikan informasi penting bagi publik,” kata Wahyu.
AMSI berharap seruan ini menjadi pertimbangan pemerintah untuk mempercepat penanganan banjir besar di Sumatera. Mereka meminta langkah konkret segera dijalankan agar warga terdampak dan para petugas yang bekerja di lapangan dapat terbantu secara optimal. (Eri)
