AHY Dorong Birokrasi Bersih dan Inovatif di Kementerian ATR/BPN untuk Pelayanan Publik yang Lebih Baik

JAKARTA | Priangan.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), semakin gencar memacu reformasi di kementeriannya dengan menekankan pentingnya birokrasi yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Dalam upayanya untuk memperkuat sektor agraria di Indonesia, AHY mendorong seluruh satuan kerja (Satker) di bawah naungan ATR/BPN untuk meraih predikat Wilayah Tertib Administrasi Berintegritas (WTAB) sebagai fondasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Berbicara pada Jumat (30/8), AHY mengapresiasi 46 satuan kerja yang telah berhasil meraih predikat WTAB. Namun, ia menekankan bahwa capaian ini baru permulaan. Target utamanya adalah membawa 512 satuan kerja lainnya di seluruh Indonesia, termasuk 33 Kantor Wilayah (Kanwil) dan 479 Kantor Pertanahan (Kantah), untuk mencapai standar yang sama, guna menciptakan pelayanan publik yang lebih kredibel dan efektif.

“Saya berharap tidak hanya 46 satuan kerja ini saja, tapi juga 512 satuan kerja di seluruh Indonesia, termasuk 33 Kantor Wilayah (Kanwil) dan 479 Kantor Pertanahan (Kantah) pada akhirnya memiliki predikat yang sama, bahkan ini tentunya menuju pada predikat WBK dan WBBM” ujar AHY.

Program reformasi agraria yang dijalankan AHY juga mencakup percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan implementasi Sertipikat Tanah Elektronik.

Kedua program ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan akses kepemilikan tanah yang lebih adil bagi masyarakat, terutama di pedesaan. Namun, AHY menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat tergantung pada integritas dan kapasitas dari para aparatur negara.

“Seperti yang sering saya ingatkan, kapasitas bangsa tanpa integritas itu berbahaya. Orang per orang juga demikian, pintar tapi tidak punya moralitas yang baik itu bahaya. Tapi juga sebaliknya, integritas saja tanpa kapasitas diri yang mumpuni, ya kita tidak akan jalan ke mana-mana,” tegas AHY.

Dalam mewujudkan tujuan ini, AHY juga mengakui peran penting dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) dalam menentukan indikator penilaian yang ketat untuk predikat WTAB. Ia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Deputi MenPAN-RB atas dukungan dan kerjasama yang telah terjalin.

“Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan ini. Semoga ini bisa menghadirkan pelayanan publik yang semakin akuntabel, transparan, profesional, dan melayani,” kata AHY.

Lebih lanjut, AHY juga memberikan perhatian khusus pada inovasi-inovasi yang telah diterapkan oleh berbagai satuan kerja di daerah. Ia menekankan pentingnya keberlanjutan inovasi ini sebagai upaya untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan menciptakan keadilan serta kesejahteraan masyarakat.

“Saya juga cukup sering datang ke Kanwil/Kantah berdialog dan saya bisa melihat langsung, banyak yang telah berupaya untuk membuat inovasi di tempat masing-masing. Lanjutkan inovasi itu, karena itu akan semakin melayani,” pungkasnya.

Dengan fokus pada integritas, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor, AHY bertekad untuk membawa Kementerian ATR/BPN ke arah yang lebih maju dan mampu melayani masyarakat dengan lebih baik, menciptakan birokrasi yang benar-benar bersih dan berorientasi pada kepentingan publik.