TASIKMALAYA | Priangan.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya menyatakan dukungan terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Skema ini dinilai lebih efektif di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah serta masih tingginya kasus korupsi di sejumlah daerah.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya sekaligus Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Tasikmalaya, Ami Fahmi, menilai pemilihan kepala daerah oleh DPRD dapat menjadi solusi untuk menekan biaya politik yang selama ini membebani anggaran daerah.
“DPRD merupakan representasi rakyat. Jika Pilkada dipilih oleh DPRD, maka proses demokrasi tetap berjalan, namun dengan biaya yang jauh lebih efisien,” ujar Ami Fahmi, Minggu (18/1/2026).
Menurutnya, pelaksanaan Pilkada langsung selama ini membutuhkan anggaran yang sangat besar, mulai dari tahapan penyelenggaraan hingga pengamanan. Kondisi tersebut dinilai kurang relevan di tengah tuntutan efisiensi fiskal dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Pilkada melalui DPRD bisa menjadi terobosan untuk menekan biaya politik sekaligus meminimalisasi praktik penyalahgunaan wewenang yang berpotensi berujung korupsi,” katanya.
Meski demikian, Ami menegaskan bahwa mekanisme pelaksanaan Pilkada oleh DPRD masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat. Ia menyebut, DPRD Kabupaten Tasikmalaya akan patuh terhadap regulasi yang ditetapkan, termasuk soal sistem pemilihan terbuka atau tertutup.
“Kewenangan ada di pusat. Daerah tinggal mengikuti aturan yang berlaku,” tambahnya.
Ami juga menilai wacana tersebut sejalan dengan prinsip demokrasi perwakilan sebagaimana tercantum dalam sila keempat Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
Sikap serupa disampaikan Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan. Ia menilai pemilihan kepala daerah oleh DPRD jauh lebih efisien dibandingkan Pilkada langsung yang selama ini menyedot anggaran besar.
“Kami sepakat Pilkada dipilih DPRD karena lebih efektif, apalagi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Biaya Pilkada langsung sangat besar dan itu perlu dievaluasi,” ujar Viman.
Meski mendukung, Viman menegaskan DPRD Kabupaten Tasikmalaya masih menunggu kepastian regulasi dari pemerintah pusat sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
“Kami akan mengikuti ketentuan resmi, termasuk terkait mekanisme pemilihan apakah terbuka atau tertutup,” pungkasnya. (yna)
