TASIKMALAYA | Priangan.com – Kepala Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tasikmalaya, Bais Purnama Rahayu, mengkritik keras langkah Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindag Kota Tasikmalaya yang menghabiskan Rp 1 miliar untuk pendataan minimarket.
Menurutnya, anggaran sebesar itu tidak masuk akal dan dinilai membuang uang rakyat.
“Data minimarket seharusnya bisa diperoleh dari basis perizinan resmi yang sudah ada. Tidak perlu mengeluarkan biaya fantastis untuk menyewa konsultan,” kata Bais.
Bais menilai, penggunaan dana sebesar itu mencerminkan ketidakpekaan pemerintah terhadap prioritas kebutuhan masyarakat, apalagi di saat ekonomi sedang sulit dan pemerintah menyerukan efisiensi anggaran.
“Rp 1 miliar itu bisa dialokasikan untuk hal yang lebih bermanfaat, seperti penguatan UMKM, perbaikan pasar tradisional, atau peningkatan layanan publik,” ujar Bais.
Menurutnya, pemborosan anggaran untuk pekerjaan administratif sederhana ini menunjukkan lemahnya tata kelola keuangan dan menimbulkan kecurigaan publik terhadap ketidaktransparanan birokrasi.
“Setiap rupiah dari APBD adalah titipan rakyat yang harus digunakan seefisien mungkin demi kesejahteraan bersama,” tegasnya.
Bais pun mendesak Pemerintah Kota Tasikmalaya melakukan audit penggunaan anggaran tersebut. Ia menekankan pentingnya sistem pengelolaan data yang lebih transparan, efisien, dan berbasis teknologi digital.
Ia menambahkan, Dinas Perindag sebaiknya memperkuat kapasitas internal aparatur agar tidak bergantung pada konsultan untuk pekerjaan dasar, sehingga anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. (yna)
