TASIKMALAYA | Priangan.com – Temuan hampir 400 kendaraan dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya yang menunggak pajak menimbulkan reaksi keras dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Hilman Wiranata, menyebut kondisi itu memalukan sekaligus mencoreng wibawa aparatur sipil negara (ASN) di mata publik.
Menurut Hilman, ASN seharusnya menjadi teladan dalam kepatuhan terhadap aturan. Namun, kasus tunggakan pajak justru menunjukkan lemahnya kesadaran aparatur dalam menjalankan kewajiban dasar sebagai warga negara.
“ASN itu pelaksana tugas negara. Kalau pajak saja tidak patuh, bagaimana bisa memberi contoh yang baik kepada masyarakat? Ini sebuah ironi,” ujar Hilman, Senin (25/8/2025).
Ia menilai pemerintah sebenarnya tidak akan kesulitan menyelesaikan masalah ini. Dengan anggaran yang tersedia, tunggakan pajak kendaraan dinas bisa segera dilunasi tanpa menunggu lama.
DPRD juga meminta agar dilakukan penelusuran, apakah persoalan tersebut murni kelalaian administratif atau ada potensi penyelewengan anggaran.
Meski memberikan kritik, Hilman tetap mengapresiasi langkah Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan yang berani melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan mengumumkan temuan itu secara terbuka.
Hilman menilai, sikap transparan ini penting agar masyarakat mengetahui kondisi sebenarnya dan pemerintah terdorong untuk segera menindaklanjuti.
“Yang penting jangan berhenti di sidak. Harus ada tindak lanjut yang jelas, termasuk surat edaran agar ASN benar-benar taat pajak. Pajak yang dibayarkan bukan untuk kepentingan pribadi, tapi kembali untuk pembangunan Kota Tasikmalaya,” tegas Hilman.
DPRD berkomitmen akan terus mengawal penyelesaian persoalan ini. Hilman menegaskan, kepatuhan ASN membayar pajak merupakan bentuk nyata kontribusi terhadap pembangunan daerah sekaligus cara memberi contoh baik bagi masyarakat.
Diketahui sebelumnya, dalam sidak yang dilakukan Wali Kota pada Kamis (21/8/2025), ditemukan hampir 400 unit kendaraan dinas tercatat belum melunasi kewajiban pajaknya. (yna)
