TASIKMALAYA | Priangan.com – Harapan masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Tasikmalaya untuk memiliki daerah otonom sendiri kembali menguat. Sejak wacana pemekaran mencuat pada tahun 2009, semangat perjuangan tidak pernah padam. Mereka menuntut keadilan pembangunan yang selama ini dirasa belum merata, serta pelayanan publik yang lebih dekat dan responsif.
Namun jalan menuju pembentukan Kabupaten Tasikmalaya Selatan hingga kini masih tersendat. Hambatan utamanya adalah kebijakan moratorium pemekaran daerah otonomi baru (DOB) yang diberlakukan pemerintah pusat dalam beberapa tahun terakhir.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Ending Sunaryo, menyatakan bahwa perjuangan masyarakat Tasela telah mencapai titik kesiapan administratif. Beberapa proses penting, seperti persetujuan DPRD dan pemerintah kabupaten, sudah dilalui. Bahkan, usulan tersebut telah dibahas hingga tingkat provinsi.
“Kalau soal administrasi, kita sudah sampai paripurna. Ini tinggal menunggu pintu dibuka oleh pemerintah pusat saja,” ujar Ending saat ditemui seusai rapat koordinasi pembahasan agenda DOB di Tasikmalaya, Jumat (13/6/2025).
Menurutnya, keinginan masyarakat untuk membentuk Kabupaten Tasikmalaya Selatan bukan semata didasari keinginan politik, tapi lebih pada kebutuhan akan keadilan pembangunan yang hingga kini masih timpang.
“Bayangkan, banyak kecamatan di selatan yang jaraknya bisa lebih dari 100 kilometer dari pusat pemerintahan kabupaten. Tentu saja ini menyulitkan akses layanan publik. Kalau bicara keadilan pembangunan, harusnya masyarakat di selatan juga mendapat perhatian yang sama,” kata Ending.
Terkait kesiapan infrastruktur, Ending mengakui masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi. Namun, menurutnya, semangat warga dan dukungan dari para tokoh di daerah menjadi modal penting untuk membangun wilayah baru tersebut secara bertahap.
“Tidak bisa menunggu semuanya serba siap. Kalau begitu, sampai kapan pun pemekaran tidak akan terjadi. Yang penting semangat dan konsensusnya sudah ada. Infrastruktur bisa kita bangun seiring berjalan,” tegasnya.
Ia juga menyambut baik janji politik Presiden terpilih Prabowo Subianto yang dalam masa kampanyenya berkomitmen untuk mencabut moratorium pemekaran daerah. Namun hingga pertengahan 2025, ia menyayangkan belum adanya kepastian dari pemerintah pusat.
“Janji sudah ada, sekarang tinggal ditagih realisasinya. Kalau benar-benar serius ingin membangun dari pinggiran, maka Tasela harus jadi prioritas,” imbuh Ending.
Jika pemekaran ini akhirnya disetujui, wilayah Kabupaten Tasikmalaya Selatan akan meliputi sepuluh kecamatan, yaitu Karangnunggal, Cipatujah, Culamega, Bojongasih, Cikalong, Cibalong, Cikatomas, Pancatengah, Parungponteng, dan Bantarkalong.
Dengan luas wilayah dan potensi sumber daya alam yang dimiliki, Ending optimistis DOB Tasikmalaya Selatan mampu mandiri secara fiskal.
“Potensi pertanian, pariwisata, dan kelautan di selatan sangat besar. Saya percaya, PAD bisa kita kembangkan secara optimal,” pungkasnya. (yna)
